tirto.id - Sejumlah pihak menilai positif pencalonan Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Rabu (7/9/2016), Komisi I DPR menilai Budi Gunawan layak dan pantas menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala BIN baru.
"Perdebatan saat pengambilan keputusan ada namun bagaimana membuat kesimpulan, pada prinsipnya semua fraksi sepakat menyetujui setujui BG menjadi kepala BIN," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin kepada Antara.
Sementara peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo berpendapat bahwa BG memang layak menjabat kepala BIN.
"Budi Gunawan di kalangan kepolisian dan elite politik dianggap punya kapasitas dan intelektualitas yang mumpuni sebagai Kepala BIN," katanya seperti dilaporkan Antara.
Oleh karena itulah, kata Karyono, latar belakang Budi Gunawan yang dari kepolisian bukan hal substansial karena dalam sejarah BIN ada kepala BIN yang berasal dari kepolisian yakni Jenderal Pol Sutanto (2009-2011).
Karyono hanya berharap BIN harus netral, objektif, dan tidak boleh diintervensi kepentingan politik. Menurtunya peran intelijen dari Orde Lama sampai saat ini selalu tidak netral.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, punya pendapat serupa. Selama ini intervensi politik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BIN menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap badan intelijen tersebut. Ia mencontohkan desas-desus yang berkembang beberapa waktu lalu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo tidak banyak menggunakan informasi dari BIN karena ia sudah memiliki staf khusus bidang intelijen di Istana Kepresidenan.
"Masih ada kekhawatiran kepemimpinan BIN dikontrol oleh kelompok atau kepentingan tertentu, inilah tantangan yang harus dijawab Budi Gunawan," kata Boni.
Sebelum diajukan sebagai kepala BIN, BG sempat membuat heboh publik pada Juni 2016 lalu. Saat itu ia masuk dalam bursa pencalonan Kapolri. Bersamaan dengan itu sejumlah pihak menilai harta kekayaan BG yang diperoleh dalam waktu lima tahun sangat fantastis.
Terakhir kali saat melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2013 harta kekayaan BG mencapai Rp 22.657.379.555 dan 24.000 dollar AS. Laporan itu ia sampaikan saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Sementara saat masih menjabat Kapolda Jambi, jumlah harta kekayaan BG baru mencapai Rp4.684.153.542 seperti yang dilaporkannya ke LHKPN KPK pada 19 Agustus 2008 silam.
Saat itu BG gagal sebagai Kapolri meski sudah lolos kepatutan dan kelayakan di DPR.
Editor: Agung DH
