Indeks Kepala Bin

Jangan sampai Prabowo Subianto menjadikan BIN sebagai alat politik pribadi dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Wamenhan, Muhammad Herindra, dinyatakan layak untuk menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

Delapan fraksi di DPR RI telah menerima usulan Presiden Jokowi yang menunjuk Herindra menjadi calon Kepala BIN.

Profil Herindra calon Kepala BIN yang baru. Simak rekam jejak Herindra. Kenapa Budi Gunawan diganti?

Pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN lebih awal karena Prabowo Subianto ingin melantiknya bersama menteri lainnya.

Jokowi mengganti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan Muhammad Herindra.

Sufmi Dasco sebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon BIN pengganti Budi Gunawan akan digelar pada 16 Oktober.

Dudung Abdurachman menyenggol Badan Intelijen Negara (BIN) yang dipimpin Budi Gunawan. Simak penjelasannya.

Budi Gunawan enggan menjawab soal kabar akan adanya pergantian posisi Kepala BIN.

Kepala BIN semestinya lebih berhati-hati dan memahami bahwa ia tidak memiliki keharusan angkat bicara terkait isu tersebut.

Pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Jokowi berpindah ke Prabowo Subianto adalah suatu hal yang membahayakan bagi demokrasi di Indonesia.

Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pemimpinnya telah membuat pernyataan politis, bahkan berpihak pada capres tertentu.

Kepala BIN Budi Gunawan menyebut isyarat pemimpin penerus yang kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo lekat pada diri Menhan Prabowo Subianto.

Kemendagri klaim pemilihan Kabinda Sulteng jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat sesuai UU Pilkada, UU ASN, putusan MK, hingga UU TNI & Polri.

Program tersebut digelar BIN serentak di 6 provinsi dengan masing-masing 2 ribu dosis vaksin Sinovac.

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi pelajar SMP dan SMA di 14 provinsi secara daring, Rabu (14/7/2021).

Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 79 tahun 2020 yang berisi membentuk deputi baru di bawah BIN, yakni Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.

Anggota Komisi I DRR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa desakan ICW untuk Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra, tidak proporsional dan salah sasaran.