tirto.id -
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dr. Gerry Adhikusuma mengapresiasi langkah aktivis mahasiswa yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku pada April 2016 mendatang.
"Saya memberikan apresiasi terhadap rekan-rekan mahasiswa yang datang melakukan unjuk rasa di kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu, Senin (21/3) kemarin terkait penyampaian pendapat atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016," katanya di Palu, Selasa (22/3/2016).
Namun, menurutnya, perlu diketahui bahwa penyesuaian tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sesuai peraturan presiden (Perpres) tersebut, telah dikaji oleh pihak-pihak pengambil kebijakan seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementrian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan yang lainnya, demi keberlangsungan Program JKN.
Sedangkan mengenai tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, ia meyakini pihak BPJS Kesehatan bersama seluruh pengambil kebijakan akan senantiasa mengedepankan peningkatan layanan kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam visi yakni mewujudkan JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) Semesta yang berkualitas dan berkesinambungan.
"Saya mengajak semua komponen masyarakat, khususnya mahasiswa dan tokoh masyarakat untuk bersinergi dan harmonis, demi mengawal Program JKN yang bermutu dan berkeadilan," ujar Gerry.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan Kota Palu, seperti Gapura, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Sulteng (BEM PTS), Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (Lentora), dan Forkom Progresif turut memprotes kenaikan iuran jaminan kesehatan, dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016.
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu, Senin (21/3/2016). Seusai melakukan aksi tersebut, Koalisi Parlemen Jalanan melanjutkan kembali aksinya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Direktur Lentora Andrie Wawan mengatakan bahwa rencana kenaikan iuran tersebut tidak berbanding lurus dengan keinginan masyarakat, khususnya di Kota Palu yang terlihat dari postingan mereka di media sosial.
Tetapi, disisi lain, Andrie juga mengapresiasi janji Gerry Adhikusuma selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu yang akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Sulteng.
"Beliau mengatakan bahwa hal itu akan disampaikan melalui rapat bersama Gubernur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Kesehatan," kata Andrie lagi. (ANT)
