tirto.id - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memperkirakan nilai pungutan eskpor sawit pada tahun ini akan mencapai Rp34,5 triliun. Pungutan ekspor tersebut didapat dari total volume ekspor sawit yang mencapai 34,67 juta metrik ton.
Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengakui, jumlah pungutan ekspor pada tahun ini menurun jika dibandingkan pada 2021. Di mana, pada periode itu pungutan ekspor sawit telah mencapai sebesar Rp71,64 triliun.
"Ini memang seolah terjadi penurunan yang cukup besar," kata dia dalam Press Conference Kinerja Sektor Sawit, di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Dia menjelaskan, salah satu penyebab penurunan tersebut lantaran pemerintah menghapus pungutan ekspor atau nol rupiah. Ketentuan tersebut dimulai pada Juli 2022 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022 yang merevisi PMK 103 Tahun 2022.
"Di dalam sepanjang 2022 kurang lebih beberapa bulan tidak menerima pungutan ekspor, maka diperkirakan pungutan ekspor yang diterima akan berada di kisaran Rp34,5 triliun," jelasnya.
Namun, sejak 16 November 2022 yang lalu berdasarkan PMK baru yang mengatur tarif pungutan ekspor pemerintah menetapkan kebijakan secara fleksibel. Di mana apabila harga sawit sudah mencapai 800 dolar AS per ton atau lebi, maka pungutan ekspor berlaku lagi.
"Sehingga pada 16 November lalu harga CPO sudah di atas 800 dolar AS sehingga pungutan ekspor kembali berlaku." jelasnya.
Lebih lanjut, Eddy memperkirakan pungutan ekspor pada 2023 akan mencapai sekitar Rp30 triliunan. Jumlah ini pun terbilang turun jika dibandingkan pada tahun ini yang diproyeksi sebesar Rp34,5 triliun.
"Di 2023, proyeksi kami penerimaan pungutan ekspor kurang lebih Rp30-an triliun," pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
