Bocoran Reshuffle Berpotensi Timbulkan Kontroversi

tirto.id - Bocoran reshuffle kabinet dan nama-nama menteri baru yang beredar di ruang publik, terutama di media sosial, berpotensi menimbulkan kontroversi dan keresahan di masyarakat. Pratama D Pershada mengungkapkan kekhawatirannya tersebut sembari mengusulkan agar segala informasi tersebut disebarkan sesuai waktunya sebab reshuffle menteri adalah hak prerogatif Presiden.

"Reshuffle menteri kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Informasinya yang muncul ke ruang publik sebaiknya sesuai waktunya. Kalau sampai bocor sebelum waktunya, dapat menimbulkan keresahan," kata Pratama D Persadha kepada Antara di Jakarta, Minggu (17/7/2016).

Menurut Pratama, reshuffle kabinet baru rencana, tapi nama-nama calon menteri dan posisinya atau menteri kabinet yang akan bergeser posisinya sudah beredar di media sosial dan ada yang menyebut, bocoran dari istana. Pratama mengkhawatirkan, jika nama-nama calon menteri dan posisinya terus beredar di media sosial dapat memunculkan banyak persepsi.

Pendiri dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Sistem Informasi Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu menegaskan informasi dari presiden dan istana harus aman.

Menurutnya peralatan pengamanan sistem informasi di lembaga-lembaga negara di Indonesia, termasuk di Istana, 90 persen produk asing, seperti telepon seluler dan handy talky, sedangkan software-nya seperti email, drop box, dan cloud. Maka Pratama juga mengusulkan agar keamanan sistem informasi di Istana diasasmen dan diaudit.

Penanggung jawab sistem informasi atau IT Kepresidenen, kata dia, harus agar berkoordinasi dengan pemangku kepentingan informasi di Istana.

"Pengelolaan keamanan sistem informasi di Istana harus dirawat dan ditingkatkan. Harus ada evaluasi secara rutin," katanya.

Pratama menambahkan persoalan bocornya informasi dari istana kadang-kadang bukan dari teknologinya, tapi mungkin saja masih ada pejabat yang kepedulian terhadap keamanan sistem informasi, masih rendah, dengan beranggapan saat ini sudah era transparan. Padahal, kata dia, ada data-data negara yang tidak perlu dipublikasi serta ada data yang belum saatnya dipublikasikan.