tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) di kawasan urban perkotaan guna mengantisipasi banjir. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah optimalisasi drainase primer, sekunder, dan tersier.
"Perkiraan BMKG puncak musim hujan Februari. Masih ada waktu untuk melakukan persiapan jelang puncak musim hujan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, kepada Tirto melalui sambungan telepon, Kamis (30/11/2023).
Aam mengatakan, penyebab banjir adalah ketidakoptimalan jaringan drainase dalam menampung penambahan volume debit air. Banjir juga disebabkan oleh sumbatan sampah di drainase.
"Dalam waktu 1 jam hujan saja di Katulampa statusnya waspada. Dalam waktu 6 jam langsung banjir dimana-mana. Itulah sebabnya mengapa optimalisasi drainase penting dilakukan," tutur Aam.
Satu bulan jelang puncak musim hujan, BNPB akan fokus melakukan pengurukan kali (pendalaman di saluran saluran air). "Kami memperhitungkan hal itu sehingga walaupun intensitas hujan menyebabkan genangan, genangan tersebut akan langsung surut karena drainase bekerja optimal," ucapnya.
Selain itu, dirinya juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengecek alat perangkat personel saat apel kesiapsiagaan darurat dengan cermat.
"Kalau status siaga darurat ini tidak ada, asumsinya pemerintah daerah bisa menangani kedaruratan itu. Jadi kita enggak bisa masuk mengintervensi penanganan yang dilakukan daerah karena ujung tombaknya di daerah," jelas Aam.
Sebaliknya, kalau hasil apel kesiapsiagaan pemerintah melihat adanya kebutuhan tambahan alat perangkat atau dana, BNPB bisa memberi bantuan dengan tepat.
"Misalnya butuh perahu karet atau segala macam dan kondisi keuangan di daerah enggak ada sisa anggaran lagi kita bisa mendukung daerah dalam hal memenuhi alat personel dan anggaran. Asal pintunya itu adalah penetapan status siaga darurat atau tanggap darurat potensi banjir," tukas Aam.
Penulis: Iftinavia Pradinantia
Editor: Anggun P Situmorang
