Menuju konten utama
Asian Games 2018

Biaya Asian Games 2018 Lebih Dari Rp30 Triliun

Untuk pendanaan Asian Games 2018, ada dua macam alokasi, yakni pendanaan untuk infrastruktur perhelatan dan infrastruktur yang berjangka panjang.

Biaya Asian Games 2018 Lebih Dari Rp30 Triliun
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) dan Menpora Imam Nahrawi (kanan) memberikan keterangan pers seusai melakukan rapat Asian Games 2018 di Kemenpora, Jakarta, Rabu (15/3). Rapat tersebut membahas segala persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 serta pencapaian prestasi yang ditargetkan mampu menembus 8-10 besar dengan minimal meraih 23 medali emas.ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/17.

tirto.id - Ketua Tim Pengarah Asian Games 2018 yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan, biaya untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 menghabiskan lebih dari Rp30 triliun. Adapun untuk pendanaannya, ada dua macam alokasi yang telah disiapkan, yakni pendanaan untuk infrastruktur perhelatan dan infrastruktur yang berjangka panjang, seperti moda transportasi.

Menurut JK, total biaya untuk infrastruktur yang berkaitan langsung dengan berjalannya acara memakan Rp10 triliun. “Untuk renovasi wisma atlit Rp7 triliun. Biaya pembangunan dan perbaikan di Stadion Jakabaring dan di Jakarta sendiri hampir Rp3 triliun,” kata JK di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jakarta, Sabtu (25/3/2017).

Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang di Palembang dan Jakarta, JK mengungkapkan masing-masingnya butuh biaya sekitar Rp7 triliun dan Rp10 triliun.

“Total keseluruhannya Rp27 triliun, kemudian ditambah Rp4,5 triliun dari pemerintah untuk penyelenggaraan. Selain itu, masih ada juga pemasukan lewat promosi dan sponsorship yang kami harap bisa membantu. Butuh lebih dari Rp30 triliun kalau ditotal semuanya,” papar JK.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pun menanggapi soal upaya pemenuhan biaya penyelanggaran tersebut. Menurutnya, dalam kurun waktu 17 bulan, diperlukan langkah khusus untuk mempercepat pembangunan, salah satunya dengan membuat Badan Layanan Umum (BLU).

“Harus buat BLU namun di sisi lain juga harus tetap menjaga akuntabilitas keuangan,” ujar Puan Maharani seusai rapat dengan JK di Kantor KOI, Jakarta, pada hari yang sama.

“Kalau semua pekerjaan lelang kan tidak akan cukup dalam waktu 17 bulan. Padahal harus melakukan percepatan. Karena itulah, maka kita minta mana-mana saja yang mendesak sehingga harus memakai mekanisme BLU,” tambahnya.

Meski begitu, tidak semua program bisa dikerjakan dengan menggunakan BLU, “Jadi kalau tidak mendesak dan tidak urgen, tidak usah pakai BLU. Lalu apa saja yang masuk kategori mendadak ini, harus dikaji secara teknis dulu antara Kemenkeu (Kementerian Keuangan), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), INASGOC (Panitia Asian Games Indonesia),” beber Puan.

Lebih lanjut, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto menjelaskan INASGOC akan merangkap peran sebagai BLU selama penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Kenapa dibuat begitu? Agar uang yang masuk ke INASGOC, masuk juga ke BLU. Uang tiket misalnya, pemasukan untuk INASGOC kan cukup tinggi, itu bisa masuk langsung ke kas negara. Selanjutnya, yang harus dibentuk itu surat keputusan dari Menteri Keuangan,” tuturnya.

“Itu sudah ditugaskan tim dari BPKP, LKPP, dan Kemenpora. Karena kalau tidak begitu akan repot,” pungkas Gatot Dewa Broto.

Baca juga artikel terkait ASIAN GAMES 2018 atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Olahraga
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Iswara N Raditya