Menuju konten utama

BI Sebut Tiga Bank Asing Belum Terkoneksi GPN

"Yang 3 bank itu belum terkoneksi karena masih terkena sanksi akibat belum melakukan pemprosesan secara domestik," ujar Aloy.

BI Sebut Tiga Bank Asing Belum Terkoneksi GPN
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Sugeng, Erwin Rijanto, dan Rosmaya Hadi bersiap memberikan pemaparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/7/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.

tirto.id - Bank Indonesia (BI) menyebutkan ada 3 perbankan yang belum terkoneksi dengan minimal 2 lembaga switching untuk memenuhi standar penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ketiganya adalah perbankan asing.

Deputi Direktur Departemen Elektronifikasi dan GPN Bank Indonesia (BI), Aloysius Donanto menyebutkan perbankan tersebut, yaitu Bank ICBC, Bank of China, dan Citibank.

"Yang 3 bank itu belum terkoneksi karena masih terkena sanksi akibat belum melakukan pemprosesan secara domestik," ujar Aloy di Kompleks Bank Indonesia Jakarta pada Senin (30/7/2018).

Lainnya, ada bank yang tidak terkoneksi dengan GPN karena aksi korporasi, di antaranya adalah Bank ANZ. Sementara sudah tercatat 95 bank yang telah terkoneksi dengan 2 lembaga switching.

Kemudian, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) ada sejumlah 98. Ada 82 PJSP yang telah menyampaikan laporan realisasi pencetakan/pendistribusian kartu berlogo GPN

"PJSP telah mencetak kartu ATM/debit berlogo GPN siap didistribusikan 937 ribu, dan untuk didistribusikan ke masyarakat 497 ribu." ucapnya.

Sementara itu, dari total mesin Electronic Data Capture (EDC) sebanyak 1.014.628, ada 998.277 mesin EDC yang telah difungsikan ke GPN.

"Saat ini GPN masih hanya melayani domestik, untuk transaksi di luar negeri menurut kami bisa dilakukan dengan logo internasional. Karena transaksi di luar yang acquire bukan bank di Indonesia, sehingga secara logika bisnis dan teknis lebih cenderung di sana," ujarnya.

Kemudian, dia mendorong masyarakat untuk mulai mengganti kartu ATM-nya dengan kartu berlogo GPN. Sedangkan, perbankan ditekankan untuk menerbitkan kartu berlogo GPN untuk nasabah baru.

Pemerintah menargetkan pada 2022 seluruh kartu pembayaran yang digunakan di Indonesia telah berlogo GPN. Namun secara natural, ia mengatakan bahwa kartu ATM yang beredar sekarang akan masuk masa kadaluarsa, 3-4 tahun ke depan.

"Harus diganti langsung berlogo nasional. Bank penerbit harus pastikan pada saat pemberian atau penerbitan kartu bahwa apakah nasabah sudah punya kartu GPN dan diberi opsi apakah mau lagi," ucapnya.

Untuk memfasilitasi penukaran kartu berlogo GPN, Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan menyelenggarakan Pekan Penukaran Kartu Berlogo GPN di 17 wilayah yang tersebar di Indonesia selama periode 29 Juli - 3 Agustus 2018. Selanjutnya, akan dilakukan kegiatan serupa secara bertahap di 3 tahap berikutnya yang akan diselenggarakan hingga Oktober 2018.

Upaya mendorong masyarakat menggunakan kartu berlogo GPN dengan mempertimbangkan 5 manfaat yang dapat diperoleh masyarakat. Pertama, masyarakat dapat menggunakan kartu ATM/debit berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia.

Kedua, masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman karena kartu ATM/Debet GPN telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang terstandarisasi serta seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui jaringan domestik.

Ketiga, masyarakat tidak dikenakan biaya oleh merchant dikarenakan penetapan Merchant Discount Rate (MDR). Keempat, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar karena seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi (interkoneksi) dan saling dapat diwujudkan (interoperabilitas).

Kelima, biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan di domestik sehingga lebih efisien.

Baca juga artikel terkait GPN atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri