tirto.id -
Ribuan pengemudi taksi yang sedang berdemo terlibat bentrok dengan ratusan awak Gojek di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, (21/3/2016).
Seperti dikutip dari kantor berita Antara, bentrok terjadi saat ribuan pengemudi taksi yang berjalan ke arah Istana Negara tiba-tiba berpapasan dengan ratusan pengemudi Gojek yang datang dari arah jalan Merdeka Utara. Rombongan Gojek tersebut tengah berkonvoi dengan motor.
Pengemudi taksi akhirnya terpancing dan melempari rombongan Gojek dengan batu dan benda keras lainnya. Saat ini kedua pihak sedang berkumpul di depan Istana Merdeka dan Gojek di jalan Gajah Mada. Aparat kepolisian menjaga di kedua sisi.
Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah ribuan sopir taksi mengadakan aksi di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika , Jakarta Pusat, menuntut untuk menutup aplikasi transportasi daring.
Menurut pantauan Antara, masa mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan ratusan mobil taksi, bajaj, colt dan metromini di parkirkan di dalam Monas.
Kantor berita Antara melaporkan, di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, puluhan peserta aksi menghentikan beberapa taksi yang melintas, kemudian memaksa penumpang untuk turun.
Menanggapi kisruh tentang aplikasi angkutan umum online, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengeluarkan pernyataan bahwa angkutan umum yang belum memiliki izin operasi, tidak melalui uji kir, dan tidak membayar pajak, dikategorikan sebagai angkutan ilegal. Angkutan tersebut tidak boleh beroperasi sampai ada izin operasi resmi.
"Kalau belum diuji kir dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu ilegal, transportasi umum baik itu taksi atau rental atau apapun kalau tak ada izin ya ilegal, ya harus dihentikan," katanya.
Jonan sendiri telah mengirimkan surat pengajuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi Grab Car dan Uber, meskipun Kemkominfo masih menolak pemblokiran.
“Saya sudah katakan ini ilegal, harus dihentikan dulu sambil diproses. Saya sudah minta Kemkominfo untuk blokir dulu, sambil ini diproses tapi saya enggak tahu pandangan Kemkominfo, dia (Menkominfo) bilang ini bisa cepat diproses," pungkasnya. (ANT)
