tirto.id - Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju marak bertebaran di berbagai media. Dari sekian banyak menteri anyar, salah satu menteri di kabinet tersebut yang cukup mendapat sorotan adalah Fachrul Razi.
Fachrul Razi merupakan mantan Wakil Panglima TNI. Ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menjadi Menteri Agama pada 23 Oktober lalu.
Fachrul menjadi Menteri agama pertama dari unsur militer setelah lebih dari tiga dekade. Terakhir kali menteri agama memiliki latarbelakang militer terjadi pada 1978. Saat itu, Presiden Soeharto menunjuk Alamsjah Ratu Prawiranegara sebagai menteri agama dalam Kabinet Pembangunan III.
Sebagai catatan, pangkat kemiliteran terakhir yang dicapai Alamsjah adalah letnan jenderal dengan kedudukan sebagai asisten keuangan dari menteri/panglima angkatan darat (Menpangad). Ia kemudian sempat menjadi anggota kabinet sebagai sekretaris negara pada 1968-1972, sebelum menjabat sebagai menteri agama pada Kabinet Pembangunan III.
Seiring dengan pengumuman Fachrul menjadi Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju, berkembang pula kabar bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendoakan Jokowi kualat sebab mereka kecewa kader NU tidak dipilih sebagai Menteri Agama.
Kabar ini dibagikan oleh warganet bernama Utamima Sagytha di grup Facebook Tim Pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno #INAElectionObserverSos di (arsip) pada 24 Oktober 2019 pukul 01.15 WIB. Dalam unggahan tersebut, Utamima menulis, "Kecewa,Kader NU Tak Di Jadikan Menteri Agama, PBNU Do'akan Jokowi Kualat."
Berdasarkan pantauan Tirto hingga 28 Oktober 2019 pukul 11.48 WIB, unggahan Sagytha mendapat 788 komentar dan telah dibagikan sebanyak 2.500 kali.
Pada hari yang sama, akun Ariess Tanjuang juga membagikan unggahan Utamima ke grup Palanta Urang Awak Minangkabau (arsip). Dalam unggahannya, Ariess menulis, "chiee chiee😂😂😂sebenarnya dia yg kualata." Unggahan itu mendapat 1.200 komentar dan dibagikan sebanyak 229 kali.
Asal Usul Informasi
Unggahan keduanya mengenai kekecewaan NU tersebut berasal dari artikel di situs Kabarislamnews.com (arsip) yang diterbitkan pada 23 Oktober 2019. Artikel tersebut berisikan foto Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (tengah) didampingi Ketua PBNU Marsudi Syuhur (kiri) dan Katib Aam PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf (kanan).
Kabarislam menulis, "Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku kecewa setelah mengetahui tidak adanya Kader NU yang masuk di Kabinet Jokowi 2019-2024. Kekecewaan itu diungkapkan Pengurus Rabithah Ma"ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Ridwan Darmawan."
Kabarislam kemudian mengutip perkataan Ridwan: "Kami merasa kecewa dengan komposisi yang beredar hari ini, apalagi kita menurut informasi yang beredar Menteri Agama (Menag) bukan dari NU,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulis Rabu (23/10/2019).
Kata kualat muncul di paragraf ke-5. Berikut kutipannya: "Di NU sangat banyak pengurus dan tokoh yang berkualitas untuk mengisi pos menteri agama. Pak Jokowi bebas memilih, asal kader NU dan dekat dengan ulama, jika tidak diberikan ke NU saya yakin Presiden Jokowi bisa kualat.”
Informasi kekecewaan NU tersebut tidak hanya dibagikan oleh Kabarislam. Situs Faktabanten.co.id (arsip) dan Balicitizen.com (arsip) juga membagikan informasi yang sama pada 23 Oktober 2019.
Fakta
Tirto menelusuri foto KH Said Aqil Siradj yang didampingi Marsudi Syuhud dan K.H. Yahya Cholil Staquf melalui Google Reverse Image. Layanan dari Google ini memungkinkan pengguna mencari informasi terkait gambar yang ada di internet. Dari pencarian tersebut, kami menemukan bahwa foto para pengurus PBNU tersebut diambil dalam keterangan pers di kantor PBNU pada 19 April 2019 oleh M Risyal Hidayat dari Kantor Berita Antara.
Keterangan foto menunjukkan PBNU beserta 14 ormas Islam menyerukan agar masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta tidak bersikap inkonstitusional. Mereka juga mengajak seluruh komponen bangsa segera melakukan rekonsiliasi pasca-pemungutan suara Pemilu 2019 sekaligus mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa, zikir, dan salawat, agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT.
Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) sendiri juga mengklarifikasi pemberitaan media yang mengutip komentarnya terkait susunan kabinet Jokowi-Amin, utamanya perihal Menteri Agama. Melalui situs resmi NU, yakni NU Online, ia menyatakan bahwa komentar tersebut adalah buah pikiran pribadinya dan tidak berkaitan dengan organisasi asosiasi pesantren NU.
"Pemberitaan terkait dengan kekecewaan RMI NU terhadap Presiden Jokowi atas penetapan Menteri Agama tersebut bukan perintah lembaga RMI NU, dan saya tidak punya kapasitas untuk mengatasnamakan RMI NU, namun inisiatif saya sendiri sebagai pribadi sebagai warga NU," kata Ridwan, mengutip NU Online.
Ridwan juga menjelaskan bahwa pernyataannya merupakan hasil obrolan santai dan bukan pernyataan tertulis. Ia sendiri tidak mendapat konfirmasi atas penayangan berita tersebut. Oleh karenanya, ia meminta kepada media untuk mencabut berita yang beredar.
Namun, kutipan Ridwan di situs Kabarislam yang menyatakan Presiden Jokowi bisa kualat belum terklarifikasi dengan jelas di dalam artikel NU Online tersebut. Terkait kutipan tersebut, Tirto melakukan konfirmasi terhadap Ridwan pada 30 Oktober 2019.
Melalui pesan tertulis, Ridwan menjawab, "Pada berita yang beredar luas itu, seperti dalam klarifikasi yang saya sampaikan, bahwa saya hanya ngobrol santai pasca-acara peringatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan oleh PBNU kala itu."
"Karena itu hanya ngobrol santai, bukan wawancara apalagi saya buat semacam rilis, tentu semua isinya juga diluar tanggung jawab saya. Artinya, saya juga tidak mengakui ucapan atau komentar saya tersebut karena itu bukan untuk publik."
Banyak Kiai Kecewa
Seperti dilansir NU Online pada 23 Oktober 2019, PBNU menerima protes dari banyak kiai terkait keputusan Presiden Jokowi mengangkat Jenderal (purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama. Menurut Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas, kiai-kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.
Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun sayangnya, pemilihan Menag tidak sesuai dengan yang diharapkan, utamanya terkait dengan upaya membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.
Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi yang beredar melalui situs Kabarislam bersifat salah sebagian (partly false). Judul yang digunakan oleh Kabarislam bersifat menyesatkan karena pernyataan Ridwan tidak mengatasnamakan PBNU.
Selain itu, Ridwan juga menyatakan bahwa ia tidak mengakui pernyataan yang menyebutkan Presiden Jokowi bisa kualat. Memang benar terjadi obrolan santai antara Ridwan dengan media. Namun, Ridwan juga menegaskan tidak ada pernyataan tertulis yang telah dia buat terkait hal tersebut.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
