tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membenahi infrastruktur di Bidang Sumber Daya Air (SDA) melalui peningkatan jaringan irigasi tambak garam dan perikanan pada tahun 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas garam dan perikanan.
"PUPR tahun 2020 akan membangun jaringan irigasi tambak sepanjang 197 KM dengan cakupan seluas 5.569 Ha ada juga rehabilitasi jaringan tambak sepanjang 109 KM dengan cakupan seluas 4.563 Ha yang tersebar di 10 Provinsi di Indonesia," jelas dia dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Kamis (5/12/2019).
Ia menjelaskan, pembangunan irigasi tambak garam dan irigasi perikanan harus disinkronkan dengan program di KKP sehingga Kementerian PUPR mengetahui di mana saja sentra-sentra produksi tambak garam dan perikanan prioritas untuk dikembangkan.
"Program ini harus kita sinkronkan dengan program di KKP sehingga Kementerian PUPR tahu di mana saja sentra-sentra produksi tambak garam dan perikanan prioritas," ujar dia.
Selain pembangunan irigasi tambak, ada juga pembangunan di bidang permukiman melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman nelayan, dan Bidang Perumahan melalui pembangunan Rumah Khusus (Rusus) dan perbaikan Rumah Swadaya untuk nelayan.
Untuk meningkatkan kualitas permukiman nelayan, Kementerian PUPR membangun penyediaan air bersih dan sanitasi serta penataan lingkungan termasuk pembangunan jalan produksi.
Pembangunan tersebut tersebar di 3 Provinsi yakni di Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Kawasan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur; Karang Rejo dan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
“Termasuk pengerukan muara-muara sungai, terutama di Pantai Utara Jawa karena pasti menjadi hambatan bagi nelayan untuk menambatkan kapalnya. Contohnya di Muara Sungai Juana dan Muara Sungai Losari,“ ujar dia.
Untuk meningkatkan taraf hidup nelayan akan dibangun rumah khusus nelayan sebanyak 350 unit yang tersebar di 9 provinsi yang terdiri dari Sumatera Utara 30 unit, Riau 30 unit, Kalimantan Barat 30 unit, Sulawesi Selatan 30 unit, Sulawesi Tengah 60 unit, Sulawesi Utara 30 unit, Maluku Utara 60 Unit, Papua 40 unit, dan Papua Barat 40 unit. Menteri Basuki mengatakan pembangunan rumah khusus bertujuan agar para nelayan memiliki rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh di pesisir.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
