tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan bahwa program-program pemerintah untuk kelas bawah ikut andil dalam menurunkan kesenjangan pendapatan penduduk Indonesia.
Menurut Sofyan, program pemerintah seperti bantuan langsung tunai, BPJS Kesehatan, pendidikan, serta pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga murah, dapat dirasakan oleh kelompok kelas bawah.
"Alhamdulillah, sebenarnya jadi lebih baik (tingkat kesenjangan). Salah satunya karena program pemerintah yang spesifik tentang itu," kata Sofyan Djalil usai membuka Business Working Group di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Sebelumnya pada Senin (18/4/2016) lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia ditandai dengan rasio gini sebesar 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.
Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1. Sesuai indikator BPS semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan di masyarakat.
Sofyan juga menjelaskan bahwa program-program untuk kelompok kelas bawah selama ini telah memicu pendapatan ekonomi. "Itu semua menguntungkan kelompok kelas bawah, yang nanti akan meningkatkan share (pendapatan) kelompok tersebut," ujar Sofyan.
Sebelumnya, Kepala BPS Suryamin juga menjelaskan berbagai faktor mempengaruhi perbaikan tingkat kesenjangan penduduk. Faktor-faktor itu antara lain kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode tahun lalu.
Selain itu, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional, terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.
Berdasarkan data Susenas, juga terjadi kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk. Hal itu terjadi karena upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.
(ANT)
