Bappenas: Ibu Kota Dipindah untuk Bentuk Pusat Ekonomi Baru

tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Soemantri Brodjonegoro menyatakan salah satu alasan pemerintah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota ialah karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

Bambang menjelaskan, secara makro, Pulau Jawa terlalu mendominasi perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian belum menyebar ke seluruh Jawa melainkan baru terkosentrasi di kawasan Jabotabek atau DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Makanya, perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa," ujar Bambang usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang, pada Jumat (7/4/2017) sebagaimana diberitakan Antara.

Bambang mengatakan salah satu cara efektif untuk mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa ialah dengan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke pulau lain. Presiden Joko Widodo meminta Bappenas menggelar kajian pemindahan Ibu Kota negara dengan maksud mendorong diversifikasi pusat pertumbuhan.

Bila rencana ini benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, bisa dikurangi.

Karena itu, Bambang memperkirakan, kalaupun Ibu Kota negara pindah dari DKI Jakarta, pusat aktivis bisnis akan tetap berada di wilayah ini.

"Meskipun ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Jakarta, tapi Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat utama bisnis di Indonesia," kata dia.

Bambang mengimbuhkan kajian Bappenas terhadap rencana pemindahaan Ibu Kota negara masih memerlukan proses panjang. Pemindahan Ibu Kota Negara harus benar-benar memperhatikan rasionalitas ekonomi dan kecukupan anggaran serta banyak hal lainnya.

Menurut Bambang, Presiden Jokowi juga meminta Bappenas agar mengkaji pula skema pembangunan ibu kota baru yang tidak memberatkan APBN.

"Rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa harus benar-benar disiapkan secara baik," ujar Bambang.

Dia mengimbuhkan, "Tugas kami hanya membuat kajian mengenai bagaimana cara dan alasan pemindahannya serta perencanaan wilayah ibu kota baru ini."

Sementara itu, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo, Kota Palangkaraya menjadi salah satu pilihan alternatif Ibu Kota Baru yang menjadi perhatian Presiden Jokowi.

Tahun lalu, saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Palangkaraya, pada 20 Desember 2016, Jokowi pernah mengungkapkan wacana Palangkaraya bisa menggantikan DKI Jakarta sebagai lokasi Ibu Kota negara. Namun, menurut Johan, gagasan ini masih mentah.

Pada akhir tahun lalu, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran pernah mengungkapkan provinsinya siap menyediakan lahan seluas 500.000 hektare untuk pembangunan Ibu Kota negara baru. Lahan itu tersebar di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Sebagaimana dilansir Tirto sebelumnya, pada dekade 1950-an, Presiden Soekarno pernah mewacanakan Palangkaraya sebagai calon lokasi Ibu Kota negara baru. Bung Karno pernah dua kali mengunjungi daerah itu untuk melihat langsung potensinya sebagai Ibu Kota negara. Dia tertarik dengan Palangkaraya karena lokasinya berada di tengah wilayah Indonesia.

Mengingat Palangkaraya terletak di atas salah satu lapisan gambut ombrogen terbesar di kawasan tropis Asia Tenggara, Bung Karno memanggil insinyur-insinyur Rusia untuk memimpin pembangunan jalan Palangkaraya-Tangkiling. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama jalan Rusia dan kini berubah namanya menjadi Jalan Tjilik Riwut. Pembangunan jalan ini bagian dari pembangunan kota baru Palangkaraya yang diresmikan Presiden Sukarno, pada 17 Juli 1957.