Bantah Prabowo 'Bohongi Penguin', Persepi: Metode Kami Ilmiah

tirto.id - Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philips J. Vermonte membantah pernyataan Capres 02, Prabowo Subianto lembaga survei seolah membuat hitung cepat abal-abal.

Philips memastikan, metode ilmiah digunakan lembaga survei, sehingga Prabowo sepatutnya tak merendahkan lembaga dengan sebutan 'penguin'.

"Quick count [adalah] aktivitas ilmiah, ada metodenya sudah established [mapan]. Bukan abal-abal atau ngarang. Bukan aktivitas menipu penguin. Kami perhatikan debat publik di media seolah-olah berusaha mendeligitimasi metode ilmiah," ucap Philips dalam konferensi pers bertajuk 'Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019' di Morrissey, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Sebelumnya, Capres 02 Prabowo Subianto menyebut lembaga survei berbohong soal hasil hitung cepat, sehingga diminta pindah ke negara lain agar bisa membohongi penguin di Antartika.

Peneliti Indo Barometer, Asep Saifuddin mengatakan, data yang digunakan dalam quick count sama dengan sumber data yang digunakan KPU rekapitulasi suara.

Meskipun quick count dan real count berbeda, Asep memastikan data quick count tidak dibuat-buat.

Menurut dia, metode hitung cepat secara acak dengan mengambil data sejumlah TPS yang mewakili populasi dari total TPS di Indonesia lebih dari 800 ribu.

Oleh karena itu, ia menegaskan data quick count dapat dipercaya sebagai prediksi, tetapi tetap tidak bisa dijadikan kesimpulan akhir.

"Quick count ini datanya pasti perhitungan di TPS. Quick count bukan hasil final, kami tidak bisa declare siapa menang atau kalah. Hanya proyeksi tak bias terhadap real count nanti," ucap Asep.

Direktur Eskekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan mempertanyakan keraguan orang yang mempermasalahkan hasil quick count.

Menurut dia, quick count sudah berkali-kali dilakukan tanpa ada persoalan yang berarti.

"Kita sudah ada 7 kali pemilu nasional yang pakai quick count. Indonesia sudah ada 1.500-an pilkada. Di situ selalu ada quick count. Tidak ada masalah dengan quick count. Jadi masyarakat dan politisi sudah terbiasa," ucap Djayadi.