Bank Dunia Nilai Kredibilitas Fiskal Indonesia Membaik

tirto.id - Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia, menilai kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam APBN 2017.

"APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves di Jakarta pada Selasa (17/1/2017) seperti dikutip Antara.

Rodrigo juga menilai APBN 2017 menetapkan sasaran yang lebih baik untuk distribusi subsidi energi dan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

"Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai," kata Rodrigo.

Berdasar ringkasan laporan, yang dirilis di laman Bank Dunia, lembaga keuangan internasional itu optimistis pertumbuhan Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai 5,3 persen pada 2017 atau lebih tinggi dari 2016 yang sebanyak 5,1 persen. Ini artinya proyeksi Bank Dunia belum berubah dari prediksi serupa pada Oktober 2016.

Bank Dunia berpendapat pertumbuhan yang lebih kuat di Indonesia pada tahun 2017 akan bergantung pada kenaikan investasi di sektor swasta, reformasi sektor moneter dan perbaikan iklim investasi.

Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan tingkat kenaikan rangking terbesar di Laporan Doing Business Bank Dunia. Peringkat Indonesia naik dari 106 pada tahun 2016 menjadi 91 pada 2017. Peningkatan ini tercapai karena Indonesia membukukan rekor tujuh reformasi untuk mempermudah memulai sebuah usaha, memperoleh sambungan listrik, dan membayar pajak.

Sementara itu, pendapatan dari program Amnesti Pajak telah membantu memperkecil defisit anggaran di tahun 2016, tetapi pendapatan pajak di luar program amnesti melemah. Bank Dunia menyatakan sekalipun target penerimaan APBN kini lebih realistis, realisasinya tetap memerlukan lebih banyak reformasi kebijakan dan administrasi pajak.

Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta Bank Dunia berkontribusi menyumbang ide mengenai bagaimana memanfaatkan alokasi anggaran yang efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan.

"Saya akan menantang Bank Dunia untuk memberikan hal yang lebih (dari sekadar laporan). Jangan berhenti dengan menyajikan mengapa karena kita sudah mengetahui hal itu," ucap Sri.