tirto.id - Lima tahun lalu, tepatnya 8 April 2013, Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan ISIS. Selama setahun berikutnya ISIS berhasil mencaplok beberapa kota di Irak dan Suriah.
Pada pertengahan 2014 ISIS telah menguasai dua kota penting: Raqqa di Suriah dan Mosul di Irak. ISIS kemudian menjadikan Raqqa sebagai ibu kota kekhalifahan. Kejadian ini benar-benar bikin dunia terkejut. AS segera menetapkannya sebagai ancaman global.
Sejak itu, seperti dilaporkan Guardian, ISIS telah mengendalikan populasi kena pajak sekitar tujuh atau delapan juta. ISIS juga menguasai ladang minyak hingga rute penyelundupan yang menguntungkan. Senjata, amunisi, dan peralatan militer modern dalam jumlah besar pun semakin memperkuat kedudukan mereka.
Sebelum kuasa dan wilayahnya berhasil dipereteli sejak 2017, ISIS benar-benar menjelma jadi sebuah negara de facto selama setidaknya tiga tahun. Itu bukan waktu sebentar. Bahkan kelompok teroris bangkotan seperti Al-Qaeda pun belum pernah melakukan hal semacam itu.
Bagaimana ISIS bisa melakukan semua itu?
Untuk mendapat jawabannya, jurnalis Rukmini Callimachi meliput ke Irak setelah ISIS berhasil didesak dari sana. Dalam lima kali lawatan ke wilayah Irak yang berhasil dibebaskan ia menjelajahi bekas kantor-kantor ISIS. Dari sana ia mengumpulkan dan mempelajari ribuan lembar dokumen yang ditinggalkan militan ISIS.
Masing-masing dokumen itu menyimpan informasi yang sekilas merupakan kegiatan rutin dan biasa-biasa saja. Sebutlah tentang pengalihan lahan, penjualan gandum, atau denda bagi warga yang kedapatan berpakaian “tak pantas”. Akan tetapi, bila digabungkan, dokumen-dokumen itu menyingkap cara kerja sistem pemerintahan ISIS yang kompleks.
“Dunia mengenal ISIS karena kebengisannya, tapi kaum militan itu tak semata menjalankan kekuasaan lewat jalan pedang. Mereka mengendalikan kekuasaan lewat dua perkakas yang saling melengkapi: brutalitas dan birokrasi,” tulis Callimachi dalam laporan panjang bertajuk The ISIS Files.
Struktur Khilafah
Sebelum Callimachi memulai liputannya, jurnalis Palestina yang berbasis di London, Abdel Bari Atwan, sudah lebih dulu menguak struktur pemerintahan pusat ISIS dalam Islamic State: The Digital Caliphate (2015).
Struktur administrasi dan pengambilan keputusan yang diadopsi Abu Bakar Al-Baghdadi untuk kekhalifahannya didasarkan pada preseden Alquran dan historis. Al-Baghdadi sebagai khalifah ISIS adalah pemimpin tertinggi dan dianggap perwakilan Rasul Muhammad.
Al-Baghdadi punya dua wakil yang masing-masing bertanggungjawab mengatur pemerintahan di Irak dan Suriah. Seturut Atwan, Al-Baghdadi dan dua wakilnya menetapkan target umum bagi keseluruhan kelompok. Sementara itu cara pelaksanaannya diserahkan secara otonom kepada kebijaksanaan komandan atau administrator lokal.
“Sistem ini memungkinkan ISIS beroperasi secara efektif di banyak tempat secara bersamaan dan secara khusus memberdayakan militer; seorang petugas akan tahu apa yang harus dia capai tetapi memiliki wewenang untuk memutuskan cara dan waktu terbaik untuk mengimplementasikannya berdasarkan kondisi dan peluang di lapangan,” tulis Atwan (hlm. 138).
Secara struktural, Khalifah Al-Baghdadi membawahi Dewan Syuro yang bertindak laiknya penasihat dan beberapa departemen yang dengan tugas spesifik semacam kementerian. Inilah kabinet ISIS yang meliputi urusan syariah, keamanan dan intelijen, militer, ekonomi, pendidikan, layanan umum, informasi publik, hingga urusan-urusan yang belum pernah ada presedennya dalam pemerintahan negara modern seperti urusan penjarahan barang antik dan pampasan perang.
Jurnalis Irak Ghaith Abdul-Ahad dalam The Bureaucracy of Evil: How Islamic State Ran a City menyebut pola pemerintahan baru ini sebagai hibrida: upaya menjalankan negara modern dengan tradisi kuno yang pernah hidup pada abad ke-7.
Sebagai misal adalah istilah Diwan untuk menggantikan kementerian atau departemen. Muncul juga jabatan-jabatan yang kini jadi sangat asing bagi warga di Irak. Salah satunya adalah Hisba yang oleh orang-orang segera diasosiasikan sebagai polisi moral dan sangat ditakuti.
"ISIS adalah negara teroris, tetapi ia juga negara modern," kata Azzam, seorang insinyur listrik di Diwan Layanan Umum bentukan ISIS, sebagaimana dikutip Abdul-Ahad.
"Mereka berpakaian dan berbicara seolah-olah hidup di zaman awal Islam, tetapi secara administratif mereka sangat baik dan menjalankan negara secara efisien."
Penerapan Sistem
Dalam laporannya, Abdul-Ahad menulis bahwa tak ada teror ketika Militan ISIS memasuki Mosul pada awal Juni 2014. Berbeda dengan tentara Irak yang kasar dan korup, para militan ISIS berlaku sopan. Mereka menjaga gedung-gedung publik, mencegah penjarahan, dan membongkar barikade beton yang mencekik kota.
"Tidak ada lagi bom mobil, tidak ada bentrokan dan tidak ada IED [improvised explosive devices]," tulis seorang ilmuwan rudal yang tak disebut namanya dalam sebuah buku harian yang kemudian dikutip Abdul-Ahad.
“Mosul akhirnya tenang. Mereka mengendalikan jalanan dan orang-orang terpesona. Mereka mengizinkan orang untuk meninggalkan Mosul, dan sekolah tetap mengajarkan kurikulum pemerintah Irak.”
Laporan Callimachi juga merekam hal serupa. Di kota-kota yang telah dikuasai, militan ISIS mewajibkan seluruh PNS berkumpul dan memberi mereka pengarahan. Intinya singkat saja: lanjutkan kerja seperti biasa. Hanya saja, mereka kini bukan lagi bekerja untuk pemerintah Irak atau Suriah, tapi Kekhalifahan Al-Baghdadi.
Perbedaan lain yang terjadi setelah pertemuan itu adalah perginya PNS bermazhab Syiah dan Kristen. Para staf perempuan pun dirumahkan. Kantor pengadilan negeri ditutup dan digantikan dengan pengadilan syariah.
Kendati mengganti nama-nama departemen dengan istilah yang eksis sealaf lampau dan membentuk beberapa departemen baru, ISIS tak pernah merombak total birokrasi lama. Mereka memanfaatkannya.
“Mereka membangun negara yang ditopang institusi sebelumnya, menyerap pengetahuan administrasinya bagi ratusan kader pemerintahannya. Kelompok ini menunjukkan pola kolaborasi antara kaum militan dan warga sipil di bawah kendali mereka,” tulis Callimachi.
Dan lagi, meski terkenal dengan kekejamannya, ISIS nyatanya tidak serta merta menerapkan hukum Islam segera setelah menguasai suatu kota. ISIS menerapkannya secara bertahap. Abdul-Ahad mencatat tahap pertama adalah mempromosikan ideologinya. Di Mosul, misalnya, pemerintah ISIS menyebarkan manifesto yang disebut “Dokumen Madinah”.
Itu adalah suatu dokumen yang memuat janji kekhalifahan: “Atas kehendak Allah, Anda akan melihat perbedaan besar antara pemerintah sekuler—yang menindas, menyita aspirasi serta energi rakyatnya, dan menghapus martabat mereka—dengan aturan kami yang berdasar hukum Ilahi sebagai sebuah jalan."
“Apa yang disebut Negara Islam tidak muncul dalam satu hari. Itu tiba secara bertahap, selama kira-kira dua bulan, melalui serangkaian tindakan dan dekrit—setiap langkah baru memengaruhi segmen masyarakat yang berbeda dan meningkatkan ketegangan,” tulis Abdul-Ahad.
Setelah masa-masa propaganda dan birokrasi cukup kuat, barulah resep kedua—brutalitas—diterapkan. Tujuannya tak lain adalah mematahkan potensi perlawanan.
Sebagaimana dicatat Abdul-Ahad, beberapa bulan setelah menguasai Kota Mosul, ISIS mulai dengan melakukan sensus terhadap semua penduduk dan properti. Seluruh properti yang dimiliki golongan Syiah, Kristen, Alawi, dan Yazidi disita oleh ISIS. Kelompok pemberontak lain dan perwira militer ditangkapi. Lusinan orang dinyatakan hilang setelah itu.
“Orang-orang Kristen digeledah di batas kota. Beberapa diambil sebagai sandera atau budak seks. Shabak dan minoritas Muslim lainnya melarikan diri atau terbunuh. Beberapa minggu kemudian, dekrit lain mengumumkan kewajiban niqab bagi perempuan dan melarang semua percampuran lelaki-perempuan,” terang Abdul-Ahad.
Untuk merangkum bagaimana kehidupan warga Mosul ketika hidup di bawah Kekhalifahan Al-Baghdadi, Abdul-Ahad mengutip catatan harian seorang mantan ilmuwan rudal yang tak diketahui namanya. Ia menulis buku harian sejak ISIS menguasai kotanya dan ia kehilangan pekerjaan.
“Kami hidup seperti tahanan yang menjalani hukuman penjara yang panjang. Beberapa dari kami bisa jadi akan keluar usai membaca lusinan buku. Sementara yang lain binasa dan hancur lebur.”
Editor: Ivan Aulia Ahsan
