Vincent Fabian Thomas

Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan subsidi dan defisit anggaran untuk RAPBN 2021 hari ini.

Sri Mulyani memaparkan realisasi pembiayaan utang sampai semester I 2020 sudah menyentuh Rp421,5 triliun. Nilai ini merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Capaian defisit selama Januari-Juni 2020 ini relatif lebih lebar 90,7 persen dari posisi 2019 secara year on year (yoy).

Per Mei 2020, RBC perusahaan asuransi jiwa tercatat mengalami penurunan 24 poin dari posisi April 2020.

OJK memastikan kenaikan rasio kredit bermasalah perbankan masih terkendali.

OJK telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelaku industri jasa keuangan. Dari tiga sektor jasa keuangan itu, total izin yang dicabut selama semester I 2020 mencapai 21 badan usaha.

Anggaran santunan yang terserap setara Rp9,6 miliar dari total Rp60 miliar yang disediakan pemerintah.

Penyerapan anggaran kesehatan untuk COVID-19 masih terbilang rendah.

Kementerian Keuangan memutuskan penghentian sementara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 2020-2024.

Sri Mulyani tak menyebut spesifik detail bentuk penggunaan anggaran ini.

Pemerintah mengusulkan pembentukan perusahaan BUMN baru di bawah Bahana dengan nama Nusantara Life.

Netflix dan lima perusahaan global lainnya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen mulai 1 Agustus 2020.

Pelaku pasar khawatir burden sharing menyebabkan monetisasi utang tidak terkendali dan memengaruhi independensi bank sentral.

Para pekerja di industri penerbangan sudah banyak yang di-PHK. Semua atas alasan rasionalisasi di tengah pandemi.

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2020 mencapai 131,7 miliar dolar AS. Angka ini mengalami kenaikan dari posisi cadangan devisa selama 3 bulan terakhir.

Kemenkeu dan Bank Indonesia menyepakati skema pembagian beban pembiayaan anggaran penanganan COVID-19 senilai Rp695,2 triliun sesuai Perpres 72/2020.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bilang modal BI cukup besar sehingga posisinya masih bisa menanggung tambahan beban dari pemerintah.

SBN yang dibeli seluruhnya oleh BI ini hanya yang berkaitan dengan belanja pemerintah untuk public goods.

Menteri KKP Edhy Prabowo layak direshuffle karena kebijakan ekspor benih lobster hanya  menguntungkan perusahaan besar, bukan nelayan.

SKK Migas menyebutkan mundurnya Shell baru akan terealisasi jika sudah ada kesepakatan baru mengenai peralihan PI.