Riyan Setiawan
Riyan Setiawan adalah reporter untuk laporan-laporan mendalam (indepth). Riyan menggeluti isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, gender, olahraga, keberagaman, sosial, politik, hingga megapolitan. Riyan juga mengikuti berbagai macam pelatihan dan workshop jurnalistik yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, hingga keberagaman.
Dari pelatihan tersebut, Ryan mendapatkan fellowship/grants dari Earth Journalism Network (EJN) dan Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ).
Indeks Tulisan
Warga Tanah Merah Bantah Soal Anies Dituding Numpang Acara Baksos
Warga Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara membantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menumpang acara bakti sosial (Baksos) Lions Club Kelapa Gading di daerah mereka.
Anies Ingin Proses Pemilihan Cawagub DKI Segera Dilakukan DPRD
Setelah terima dua nama, nantinya DPRD DKI Jakarta akan melakukan proses pemilihan Cawagub dan Anies berharap DPRD segera memprosesnya.
Ahmad Riza Patria Siap Mundur dari DPR Bila Jadi Wagub DKI Jakarta
Gerindra dan PKS mengajukan dua nama calon Wagub DKI Jakarta.
F-PAN: Jika PDIP Menolak Omnibus Law, Kami Oposisi Juga Siap
Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan persoalan TKA.
Kritik Jokowi, Kader PDIP Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Anggota Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.
Said Iqbal Berharap Jokowi Tak Paksakan Kehendak Sahkan Omnibus Law
KSPI berharap Jokowi tak memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
DPR Janji Bentuk Tim Kecil dengan Buruh Bahas Omnibus Law Cilaka
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Di Depan Buruh, Komisi IX DPR: Saya Sepakat Omnibus Law Dicabut
Omnibus Law yang berkaitan dengan perburuhan agar tak dibahas oleh DPR RI dan pemerintah Indonesia.
Pimpinan DPR Sebut Akan Terima Draf Omnibus Law Hari Ini
Dasco mengatakan naskah akademik dan draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) akan diantarkan pihak pemerintah pada hari ini, Senin (20/1/2020).
Said Iqbal Klaim 10 Ribu Buruh Aksi Tolak Omnibus Law di DPR
Ribuan massa KSPI diklaim melakukan aksi untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3.
Politik Muka Dua Yasonna: Wujud Negara Intervensi Kasus PDIP di KPK
Yasonna Laoly dinilai menggunakan pengaruhnya untuk intervensi kasus suap PAW anggota DPR dari PDIP yang tengah diusut KPK.
Mahasiswa Untar Gugat Proses Pemilihan Wagub DKI ke MK
Seorang mahasiswa menggugat mekanisme pemilihan wagub baru ke MK dengan contoh kasus Sandiaga.
Anies Minta Walkot Jakut Pimpin CAP Pembangunan Kampung Tanah Merah
Anies Baswedan minta agar wali kota Jakarta Utara menyatukan seluruh sektor yang ada di kampung Tanah Merah dan Rawa Sengon: air, jalan, sarana prasarana, dan lainnya.
Soal Kasus HAM Semanggi, Alissa Wahid: Jaksa Agung Jangan Politis
Alissa Wahid mengimbau agar Jaksa Agung dan DPR RI mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur bahwa "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”
Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan TVRI?
Helmi Yahya dipecat Dewan Pengawas TVRI. Dia melawan, juga para pekerja.
Pemecatan Helmy Yahya Karena TVRI Siarkan Liga Inggris
Helmy Yahya mengklaim Liga Inggris yang disiarkan TVRI merupakan program dambaan stasiun televisi di dunia.
Helmy Yahya Dipecat, 4.000 Karyawan Layangkan Mosi Tidak Percaya
Perwakilan karyawan yang memprotes pencopotan Helmy Yahya melayangkan mosi tak percaya ke Dewas TVRI.
Karyawan Segel Ruang Dewas TVRI karena Helmy Yahya Dipecat
Karyawan melakukan penyegelan ruangan Dewas TVRI sekitar pukul 18.00 WIB dengan menggunakan lakban. Saat itu, tidak ada satu pun anggota Dewas.
13 Tahun Aksi Kamisan: Kado Janji Kosong Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
Selama 13 tahun Aksi Kamisan digelar di depan Istana Negara, hingga saat ini pemerintahan Presiden Jokowi hanya memberikan janji kosong penuntasan pelanggaran HAM.
Sumarsih: Jaksa Agung Legalkan Indonesia Jadi Negara Impunitas
Pegiat Aksi Kamisan menyebut Jaksa Agung belum mengerjakan apapun soal kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.