Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan
Ikatan Apoteker: Konsumen Harus Tahu Obat yang Mengandung Babi
Ikatan Apoteker Indonesia menyatakan, produsen obat dan suplemen harus memberitahukan kepada konsumen bila produknya mengandung DNA babi.

Ust. Prawoto Dianiaya Sampai Tewas, Ketum Persis: Sudah Takdir
Aceng menilai tidak ada unsur politis di balik penganiayaan Encas ke Prawoto.

MoU TNI-Polri Tangani Demonstrasi dan Mogok Kerja Diperpanjang
MoU TNI-Polri soal Kamtibmas, salah satunya dalam hal penanganan unjuk rasa dan mogok kerja, diperpanjang.
Anies Baswedan Benar, Ganti Nama Jalan Tak Libatkan Masyarakat
Tidak ada aturan soal pelibatan masyarakat dalam Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menjawab Kemendagri: Alternatif Pj Gubernur yang Tidak Bikin Gaduh
Alasan Mendagri menunjuk pj Gubernur dari polisi aktif adalah karena tidak cukupnya jumlah pejabat eselon I Kemendagri. Padahal bisa saja yang diberikan tanggung jawab adalah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga lain, yang jumlahnya ratusan.
Pharos Mengakui Ada Kontaminan DNA Babi Pada Viostin DS
Produsen Viostin DS, PT Pharos Indonesia mengakui ada kontaminan pada produk suplemen makanan mereka. Dalam laporan BPOM, konteks kontaminan itu merujuk sebagai DNA babi.
Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia
Di Thailand ada Lese Majeste, di Indonesia ada pasal penghinaan presiden yang sedang disiapkan masuk di KUHP oleh DPR.

Gizi Buruk di Asmat Cermin Kegagalan Dana Otsus Papua?
Persoalan di Papua, termasuk kasus gizi buruk di Asmat, tidak bisa diselesaikan hanya semata dengan uang.

Respons Prihatin AS & "Kutukan" Inggris Soal Aksi Penjarahan Kapal
Respons berbeda dari tiga negara yang kapal perangnya dijarah perairan Indonesia. Belanda melalui parlemennya reaktif, bagaimana dengan AS dan Inggris?
Tjahjo Abai UU Demi Tunjuk Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur
Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan untuk menunjuk jenderal polisi aktif sebagai penjabat atau Pj gubernur, padahal potensi melanggar Undang-undang (UU).
Masuk tirto.id




