Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 17 Sept

Polisi Selidiki Kasus Pria Tendang Wanita di Mal Senayan City

Polisi juga sudah melakukan cek terhadap kamera pengintai atau CCTV di lokasi kejadian dan meminta korban membuat laporan polisi.
Politik
Kamis, 17 Sept

PAN Keberatan Ambang Batas Parlemen Dipatok di Atas 4 Persen

Bagi PAN, makin tinggi ambang batas parlemen, makin besar pula potensi suara sah nasional yang terbuang.
Hukum
Kamis, 17 Sept

Golkar: Kami Belum Bisa Komunikasi dengan Nusron Sejak OTT KPK

Golkar telah berupaya mencari informasi dan membangun komunikasi dengan Nusron setelah mendengar kabar OTT KPK. Namun, masih nihil informasi.
Sosial Budaya
Kamis, 17 Sept

BGN Sebut Banyak Kasus Keracunan MBG Dipicu Lauk dan Sayur Rusak

Temuan itu berdasarkan pemantauan Sudaryono setelah 50 hari menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Politik
Kamis, 17 Sept

Komisi IX DPR Siap Buat Panja Awasi MBG Bila Masih Ada Keracunan

Charles mengatakan DPR masih memberikan kesempatan kepada BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG agar tak ada lagi kasus keracunan.
Politik
Kamis, 17 Sept

Dasco: Pertemuan Ketum Parpol soal RUU Pemilu Baru Brainstorming

Menurut Dasco, brainstorming tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.
News Plus
Kamis, 17 Sept

Menakar Siasat Parpol Patok Ambang Batas Parlemen Jadi 5%

Perludem mengingatkan penentuan angka ambang batas parlemen 5 persen semestinya ditentukan berdasarkan perhitungan terukur, bukan lewat kompromi politik.
Sosial Budaya
Rabu, 16 Sept

Menhut Respons Tito soal Pemadam Harus Izin Masuk Area Karhutla

Raja Juli mengaku hal itu disebabkan karena adanya aturan mengenai penggunaan alat berat di kawasan konservasi, khususnya taman nasional.
Hukum
Rabu, 16 Sept

Kejagung Lelang 436 Ribu Ton Batu Bara Sitaan Kasus PT AKT

Barang sitaan batu bara dengan estimasi sekitar 436 ribu ton itu dilelang terkait dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kalteng.
Hukum
Rabu, 16 Sept

Penjelasan Wamen ATR soal Nusron Wahid 2 Kali Absen Rapat DPR

Ossy menyatakan, Nusron kemungkinan memiliki penugasan dan kegiatan yang telah terjadwalkan sehingga tidak bisa menghadiri rapat di DPR usai OTT KPK.