Nabila Ramadhanty

Maman Abdurrahman menegaskan ojek online atau ojol, akan tetap mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Kemenkop menunjuk tiga koperasi sebagai bagian dari pilot project atau proyek percontohan program makan bergizi gratis (MBG).

Bapanas juga meminta agar harga pangan tidak terlalu tinggi agar daya beli masyarakat tidak turun.

Menurut Bapanas, harga pangan saat ini secara umum stabil, baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen.

Target penerimaan PPh badan 2025 turun 13,68 persen dari target penerimaan PPh badan pada 2024. Bagaimana PPN?

Kemenperin akan memberikan stimulus ke sektor industri automotif berupa keringanan pajak.

Salah satu pedagang, Sri Hastuti (44), mengaku mayoritas harga bahan pangan mengalami kenaikan.

Kemenaker melarang pemerintah daerah (Pemda) menetapkan kenaikan upah minimum di bawah 6,5 persen.

Yassierli menekankan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen itu hanya berlaku untuk upah minimum pada 2025 saja.

Permenaker soal UMP 2025 memastikan bahwa ketentuan UMK 2025 diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

Andi Amran Sulaiman mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp23,61 triliun untuk program prioritas 2025.

Bahlil Lahadalia jadi ketua Satuan Tugas Hilirisasi (Satgas Hilirisasi). Apa saja tugasnya?

Bahlil mengaku pemerintah masih melakukan penelaahan karena ojol bukan angkutan umum berplat kuning sehingga masih perlu pengkajian penerima BBM subsidi.

Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah kebijakan fiskal baru untuk 2025 termasuk kenaikan PPN 12 persen.

Menaker Yassierli memperkirakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 paling lambat diumumkan para gubernur pada pertengahan Desember 2024.

Staf Ahli Menkeu, Parijono, mengeklaim, kebijakan PPN 12 persen tidak akan menghambat daya beli masyarakat kelas bawah.

Menurut Faisol, situasi tersebut membuka peluang sekaligus tantangan besar bagi Indonesia.

Yassierli menargetkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan terbit besok.

Zulhas membeberkan alasan pihaknya meminta tambahan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk tahun anggaran 2025.