Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Rabu, 15 Apr

242 Ribu Peserta PBI BPJS Sudah Direaktivasi Per Januari-Maret

Lebih dari 100 ribu di antaranya merupakan penderita penyakit katastropik yang diaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS secara otomatis oleh pemerintah.
Sosial Budaya
Rabu, 15 Apr

BPS Ungkap 44 Juta Warga Layak PBI BPJS Belum Ditanggung Negara

Dari total lebih dari 140 juta penduduk yang masuk kategori layak PBI BPJS, hanya sekitar 96 juta yang dapat ditanggung oleh negara.
Sosial Budaya
Rabu, 15 Apr

BPS: Penyakit Katastropik Buat Kesejahteraan Warga Cepat Turun

BPS menilai kondisi kesehatan masyarakat yang memburuk menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penurunan tingkat kesejahteraan.
Sosial Budaya
Rabu, 15 Apr

10 Persen Orang Kaya Jadi PBI BPJS, Bakal Dialihkan ke Desil 5

Temuan ini muncul setelah pemerintah mulai merapikan basis data sosial yang kini mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS).
Sosial Budaya
Rabu, 15 Apr

Wisatawan Komodo Dibatasi, Kemenhut Siapkan Destinasi Alternatif

Lokasi alternatif seperti Riung & Golo Mori disiapkan sebagai destinasi wisata berbasis Komodo.
Hukum
Rabu, 15 Apr

Baleg Tindaklanjuti Putusan MK soal BPK Tetapkan Kerugian Negara

Baleg akan rapat bersama Polri, Kejagung, KPK, MA, hingga para ahli untuk menindaklanjuti putusan MK terkait frasa kerugian negara tersebut.
News Plus
Rabu, 15 Apr

Invasi Ikan Sapu-Sapu: Alarm Perlunya Restorasi Sungai Tercemar

Tanpa perbaikan kualitas air sungai, ruang hidup bagi ikan sapu-sapu akan tetap terbuka lebar.
Politik
Selasa, 14 Apr

Aboe Bakar PKS Mengaku Salah & Minta Maaf ke Warga Madura

Dalam rapat Komisi III DPR RI, Aboe Bakar meminta BNN mengawasi peredaran narkotika di pesantren-pesantren yang ada di Madura.
Sosial Budaya
Selasa, 14 Apr

Kemenhaj Koordinasi Kejagung soal Tambahan Dana Penerbangan Haji

Di luar isu pembiayaan, Gus Irfan juga melaporkan progres persiapan lainnya, termasuk layanan akomodasi, konsumsi, serta distribusi logistik jemaah.
Politik
Senin, 13 Apr

Tito Akui Biaya Mahal Pilkada Jadi Faktor Kepala Daerah Kena OTT

Menurut Tito sistem pemilihan langsung dalam pilkada tidak sepenuhnya menjamin lahirnya pemimpin yang berintegritas.