Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Sabtu, 18 Apr

PDIP Respons Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis LH: Tidak Elok

Hasto menegaskan praktik itu perlu dikritisi karena berpotensi melanggar prinsip meritokrasi tata kelola pemerintahan.
Hukum
Sabtu, 18 Apr

Pigai: Kritik Feri Amsari Tak Perlu Ditanggapi dan Dipolisikan

Pigai menegaskan kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, sehingga tidak dapat dipidana.
Politik
Sabtu, 18 Apr

PDIP Minta Pemerintah Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina

Hasto Kistiyanto menegaskan sikap tersebut memiliki landasan historis kuat yang berakar dari semangat Konferensi Asia Afrika.
Politik
Sabtu, 18 Apr

Hasto soal Kritik Berujung Dipolisikan: Kemunduran Demokrasi

PDIP memandang tindakan tersebut bertentangan dengan semangat awal berdirinya Republik Indonesia yang menjunjung kebebasan berpendapat.
Hukum
Sabtu, 18 Apr

4 Pelaku Penganiayaan Bripda Natanael Dipecat dari Kepolisian

Keempat anggota Polda Kepri itu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik profesi Polri.
Sosial Budaya
Kamis, 16 Apr

Kronologi Helikopter PK-CFX Hilang Kontak di Sekadau Kalbar

Tim SAR gabungan menemukan serpihan yang diduga bagian ekor helikopter PK-CFX, berada sekitar 3 kilometer ke arah barat dari titik awal hilang kontak.
Hukum
Kamis, 16 Apr

Kapuspen TNI: 4 Pelaku Kasus Andrie Yunus Dihadirkan di Sidang

Saat ini, wajah keempat pelaku penyiraman air keras kepada Andrie Yunus itu belum terekspos di ruang publik.
Politik
Kamis, 16 Apr

Puan Ungkap RUU Pemilu Masih Dibahas di Tingkat Elite Parpol

Puan menegaskan RUU Pemilu belum sepenuhnya masuk ke tahap pembahasan terbuka di DPR RI.
Politik
Kamis, 16 Apr

Puan Desak Evaluasi Kampus usai Marak Kekerasan Seksual UI-ITB

Menurut Puan, fenomena kekerasan seksual di universitas harus menjadi momentum bagi kampus untuk melakukan pembenahan internal secara serius.
Hukum
Kamis, 16 Apr

DPR Nilai Kasus Pelecehan FHUI Tak Cukup Hanya Sanksi Internal

Esti menilai penanganan kasus harus diikuti intervensi hukum dengan penerapan UU TPKS untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku.