Mohammad Bernie

Petinggi Gerindra mengklaim partainya memiliki survei internal yang menyimpulkan Prabowo Subianto tetap berpeluang menang di Pilpres 2019.

Demokrat akan segera tentukan arah koalisi di Pilpres 2019.

"Enggak ada hubungannya Bu Eni dengan kebijakan partai apalagi kasus sebesar itu," tegas Dave.

Demokrat menyatakan sampai saat ini deklarasi-deklarasi dukungan yang dilakukan sejumlah partai lainnya untuk Pilpres 2019 baru sekadar pemberitahuan.

Agus Hermanto tidak membicarakan urusan politik dalam pertemuan tersebut, termasuk mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono.

Sampai saat ini belum surat pengajuan penggeledahan dari KPK

Banyaknya kasus penyalahgunaan SKTM saat pendaftaran PPDB 2018 memunculkan pertanyaan penting: bagaimana kelurahan menerbitkan SKTM ini?

Sandiaga mengklaim kenaikan NJOP di Jakarta bisa membawa dampak positif ke warga dan APBD.

KPAI menilai perisakan terhadap Bowo Tik Tok di media sosial sudah keterlaluan. Apalagi, sebagian perisak merupakan warganet berusia dewasa.

KPAI menyayangkan adanya muatan negatif pada aplikasi Tik Tok yang berujung pada pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Lapas Klas IIA Gobah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menjadi sasaran penembakan oleh orang tidak dikenal pada Minggu (8/7/2018) dinihari.

Para peserta Aksi 67 menggelar salat ashar berjamaah di jalan raya Medan Merdeka Timur sehingga memicu kemacetan.

Aksi 67 belum dimulai, namun jalan Ridwan Rais dan Jalan Medan Merdeka sudah padat.

YLKI meminta BPOM tidak hanya berfokus pada produk susu kental manis saja karena banyak produk lain yang memiliki permasalahan sejenis.

Perusahaan kental manis dinilai memberi informasi yang manipulatif kepada konsumen.

Pemerintah sudah punya peraturan dalam penyelenggaraan angkutan laut, danau, dan sungai tapi kecelakaan kerap terjadi karena pengawasan.

ICW menilai kesepakatan dalam rapat konsultasi di DPR mengenai PKPU 20/2018 pada hari ini tidak perlu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum.

Salah satu contoh penyelewengan dana Otsus adalah kasus korupsi yang menjerat Gubernur Aceh.

Menurut pakar, PKPU merupakan wewenang KPU, bukan DPR sehingga janggal jika pakai hak angket.

Perusahaan dianggap menampilkan iklan manipulatif dan tidak memberi informasi yang jelas dan jujur.