M. Ahsan Ridhoi

Indeks Tulisan

Politik
Selasa, 4 Sept 2018

PKS Ajukan Nama Untuk 3 Bidang Direksi Jubir Prabowo-Sandiaga

PKS mengusulkan 3 nama untuk memimpin 3 bidang dalam direksi jubir tim kampanye nasional Prabowo-Sandi.
Politik
Selasa, 4 Sept 2018

SBY Perintahkan Roy Suryo Selesaikan Urusan Ribuan Aset Kemenpora

Demi menjaga nama baik partai dan kader, Roy Suryo diminta mengembalikan 3.226 unit aset milik Kemenpora.
Sosial Budaya
Selasa, 4 Sept 2018

Waketum Partai Demokrat Imbau Roy Kembalikan Aset Kemenpora

Wakil Ketua Umum Demokrat, Syariefudin Hasan mengimbau Roy Suryo agar segera mengembalikan aset Kemenpora yang dianggap belum dikembalikan.
Politik
Selasa, 4 Sept 2018

Mardani Ali Sera Desak KPU Usut Temuan 25 Juta DPS Ganda

Mardani Ali Sera menyatakan, temuan 25 juta daftar pemilih sementara (DPS) ganda tersebut merupakan hal mengejutkan dan KPU harus segera menindaklanjuti.
Politik
Selasa, 4 Sept 2018

#2019GantiPresiden Bisa Dukung Prabowo Jika Ada Kontrak Politik

Mardani mengatakan gerakan #2019GantiPresiden masih belum solid mendukung Prabowo karena dalam gerakan itu ada pendukung Gatot, Rizal Ramli dan Rizieq Shihab.
Politik
Selasa, 4 Sept 2018

Sekjen PPP: Buktinya Mana 25 Juta Pemilih Ganda?

"Berikan buktinya, jadi jangan berstatemen berbasis katanya-katanya."
Politik
Selasa, 4 Sept 2018

Djoko Santoso Dipastikan Jadi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga

"Soal Djoko bukan klaim jadi tinggal diumumkan saja," kata Hinca.
Hukum
Selasa, 4 Sept 2018

Golkar Sebut Kasus Eny dan Idrus Tak Bisa Disangkutkan ke Partai

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak ada dana korupsi PLTU-1 Riau yang mengalir ke Munaslub Golkar.
Hukum
Selasa, 4 Sept 2018

Golkar Akui Ocehan Eni Berpengaruh Pada Opini Publik

Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa pengakuan Eni Saragih soal aliran dana mengalir ke Munaslub Golkar 2017 akan berpengaruh pada citra partai Golkar.
Politik
Selasa, 4 Sept 2018

Janji Kabinet Profesional Prabowo Akan Mengulang Kegagalan Jokowi

Komposisi representasi partai di kabinet yang tidak dominan berpotensi membuat kebijakan pemerintah gampang digoyang legislatif.