Lalu Rahadian

Indeks Tulisan

Politik
Rabu, 4 Juli 2018

KPU Klaim Bisa Deteksi Nama Eks Koruptor di Daftar Bakal Caleg

"KPU punya sistem yang bisa mendeteksi di dalam daftar calon tuh ada mantan napi koruptornya atau tidak," ujar Hasyim
Politik
Rabu, 4 Juli 2018

KPU Mulai Masa Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2019

Kami berharap di bagian awal ini paling tidak di hari-hari pekan pertama ini parpol mendaftarkan calon," kata Hasyim.
Politik
Rabu, 4 Juli 2018

Pemerintah Tetapkan Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

"Substansinya sama. Mantan napi korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tidak boleh nyaleg," ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.
Politik
Rabu, 4 Juli 2018

Pilgub 2018 Bukan Kunci Kemenangan Pilpres 2019

Pilgub dinilai menjadi tempat menguji efektivitas mesin parpol di daerah guna menghadapi Pilpres 2019.
Politik
Selasa, 3 Juli 2018

SMRC: Peran Parpol di Pilkada Kalah Dibanding Figur Kandidat

Menurut Deni, jika parpol mengusung caleg yang populer maka hal itu bisa mendongkrak elektabilitas parpol.
Politik
Selasa, 3 Juli 2018

Pengaruh Dukungan Kepala Daerah di Pilpres Belum Tentu Signifikan

Pakar dari CSIS menilai dukungan para kepala daerah terhadap kandidat tertentu di Pilpres 2019 belum tentu membawa dampak signifikan.
Politik
Selasa, 3 Juli 2018

Survei Exit Poll Pilkada SMRC: Jokowi Kalah dari Prabowo di Jabar

Elektabilitas Prabowo hanya unggul dari Jokowi di Jawa Barat.
Politik
Minggu, 1 Juli 2018

Di Balik Kegagalan Calon Kepala Daerah dari TNI-Polri di Pilkada

Sejumlah kandidat calon kepala daerah yang berlatar belakang TNI-Polri berguguran di Pilkada 2018. Apa penyebabnya?
Politik
Minggu, 1 Juli 2018

Mengapa Petahana Gubernur Berguguran di Pilkada 2018?

Hanya tiga kandidat petahana gubernur yang diperkirakan tetap bertahan dan melanjutkan kepemimpinannya selepas Pilkada 2018.
Politik
Sabtu, 30 Jun 2018

KPU Resmi Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg di Pemilu 2019

Draf PKPU yang memuat larangan koruptor menjadi caleg sebenarnya telah lama dikirim ke Kementerian Hukum fan HAM untuk diundangkan.