Lalu Rahadian

Indeks Tulisan

Politik
Jumat, 19 Okt 2018

TKN Jokowi Akan Temui KPU & Bawaslu Bahas Iklan di Media Indonesia

Hasto Kristoyanto mrnyatakan, pihaknya akan segera berdialog dengan KPU dan Bawaslu RI terkait persoalan iklan di Media Indonesia.
Politik
Jumat, 19 Okt 2018

Bawaslu Telusuri Pemasangan Iklan Jokowi-Ma'ruf di Media Indonesia

Bawaslu akan menelusuri pemasangan iklan yang memuat gambar Jokowi dan Ma'ruf Amin di salah satu media cetak.
Sosial Budaya
Jumat, 19 Okt 2018

Tim Kampanye Jokowi Anggap Pergantian Dirut BPJS Bukan Solusi

"Mengganti Dirut BPJS bukan solusi."
Politik
Kamis, 18 Okt 2018

Kata Kemendagri Soal 31 Juta Data yang Tak Sama Antara DP4 dan DPT

Kemendagri sudah melakukan analisis terhadap DPT yang ditetapkan KPU. Hasilnya, ada 31 juta data yang tak sinkron antara DP4 dan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) I.
Politik
Kamis, 18 Okt 2018

Usul Saksi Parpol Dibayar Negara: Bebani APBN & Rawan Penyelewengan

Jika negara setuju membiayai saksi parpol maka ada sekitar 12,8 juta orang yang harus dibayar.
Politik
Kamis, 18 Okt 2018

TKN Jokowi Janji Tak Sembarangan Pasang Materi Kampanye

Wakil Ketua Kampanye TKN Jokowi, Abdul Karding berjanji akan menginstruksikan para relawan dan pendukung agarmemasang alat peraga kampanye sesuai aturan.
Hukum
Kamis, 18 Okt 2018

Luhut dan Sri Mulyani Resmi Dilaporkan ke Bawaslu RI

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu RI, terkait dugaan  pelanggaran kampanye saat menghadiri IMF.
Politik
Kamis, 18 Okt 2018

Sudirman Said Sindir Kemampuan Manajerial Pemerintahan Jokowi

Sudirman mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi sebenarnya ada di tangan teknokrat.
Politik
Kamis, 18 Okt 2018

Sri Mulyani & Luhut Dilaporkan ke Bawaslu, TKN Jokowi: Ini Sepele

"Aduh nanti banyak guru-guru dong yang diadukan. Guru-guru kan juga banyak yang begini [mengangkat satu jarinya]," tutur Hasto.
Politik
Kamis, 18 Okt 2018

Dugaan Pelanggaran Iklan Jokowi-Ma'ruf & Loyonya Ketegasan Bawaslu


Iklan Jokowi-Ma'ruf terpampang di harian milik Surya Paloh Media Indonesia. Padahal pariwara kampanye di media massa baru diizinkan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.