Masuk tirto.id
Irfan Amin
Muhammad Irfan Al-Amin adalah seorang jurnalis yang bekerja di Tirto.ID sebagai karyawan penuh waktu sejak Februari 2022 hingga saat ini. Selama 1 tahun 2 bulan bekerja di sana, ia telah menulis artikel yang mendalam tentang gaya hidup, bisnis, dan komunitas sosial-budaya di Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Irfan menggunakan bahasa yang mudah dipahami namun tetap memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Ia juga cenderung menulis dengan variasi kalimat yang berbeda-beda, sehingga membuat tulisannya lebih menarik dan tidak membosankan. Sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, Irfan mampu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pembaca Tirto.ID.
Indeks Tulisan
RI Serukan Damai di Laut Cina Selatan usai Konflik Cina-Filipina
Pemerintah Indonesia mendorong agar negara-negara ASEAN maupun para mitranya untuk mengutamakan jalur damai dalam setiap penyelesaian konflik.
Ketika Pengecer Bensin Pinggir Jalan Jadi Tersangka Penimbunan
Hartono, pengecer bensin di Way Kanan ditangkap atas tuduhan penimbunan BBM. Kisahnya yang memicu tangis sang istri hingga debat panas di DPR RI.
Istri Terdakwa Korupsi Suarakan Keadilan, Minta Tak Tebang Pilih
Verininta dan para istri terdakwa yang tergabung dalam Kelopak meminta Kejagung tidak memberikan perlakuan istimewa dalam kasus Febrie.
Polemik Motor Listrik BGN: Sumir dari Pengadaan ke Penggunaan
BGN mengklaim penggunaan ribuan unit motor listrik itu kini dalam proses kajian ulang agar tepat sasaran.
Persiapan Haji 2027, Kemenhaj Godok Regulasi Fasilitas Inklusif
Hadapi lonjakan jemaah lansia dan disabilitas, Kemenhaj matangkan persiapan sistem pelayanan dan kompetensi petugas untuk Haji 2027.
Dasco Sebut DPR Sosialisasi RUU Pemilu ke Parpol Cegah JR ke MK
Komisi II DPR RI telah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja kepada partai-partai politik non-parlemen menyerap masukan RUU Pemilu saat masa reses.
RUU Sisdiknas Dikritik P2G, Dinilai Tak Serius Tata Kelola Guru
Soroti draf RUU Sisdiknas, P2G sebut pemerintah tak serius kelola guru hingga kritisi anggaran pendidikan yang diduga terancam tergerus program lain.
DPR Ingatkan Babinsa Jangan Jadi Alat Menakuti Wajib Pajak
DPR meminta pemerintah untuk memikirkan ulang perihal keterlibatan Babinsa dalam institusi pajak.
DPR Minta Kejagung Tak Tebang Pilih saat Tangani Kasus Febrie
Pimpinan DPR RI meminta semua pihak menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di Kejagung.
DPR Setujui Penetapan 9 Komisioner KPI Periode 2026-2029
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa proses seleksi ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
