Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Cara KPK Pamer Tersangka Saat Konferensi Pers Dikritik DPR
DPR RI meminta agar KPK mengedepankan praduga tak bersalah dengan tidak menampilkan tersangka saat konferensi pers.
Komisi III DPR F-PDIP Puji Cara KPK Era Firli Tangani Kasus Korupsi
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, memuji kinerja KPK menangani kasus korupsi di bawah pimpinan Firli Bahuri.
KPK Minta Bantuan Polri Awasi Penggunaan Anggaran COVID-19
KPK meminta bantuan Polri untuk awasi penggunaan anggaran COVID-19.
DPR Bingung Pelatihan Buat Pempek di Kartu Prakerja Rp600 Ribu
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai harga pelatihan di progam Kartu Prakerja tak wajar.
Ketua KPK Ancam Hukum Mati Pelaku Korupsi Dana Bencana Corona
Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan bencana sudah ada dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Positif Corona COVID-19, Wali Kota Tanjungpinang Meninggal Dunia
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana, menyebut Syahrul meninggal dunia bukan semata-mata disebabkan COVID-19, melainkan terdapat penyakit penyerta lainnya.
Bupati Klaten Diduga Pakai Bantuan Corona demi Kampanye, Kok Bisa?
Muka Bupati Klaten Sri Mulyani tertempel di bansos dari pemerintah pusat. Ia diduga menyalahgunakan wewenang untuk pencitraan.
Jamu Satgas Covid-19 DPR Diprotes, Dasco: Salahnya di Mana?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mempertanyakan balik sejumlah protes dan polemik terkait upaya Satgas COVID-19 DPR RI yang mengimpor dan membagikan jamu secara gratis.
Politikus PKB: Warga Yogya Tolak RUU Ciptaker tapi Tiada Landasan
Menurut Sukamto permintaan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh warga Yogya tak memiliki landasan.
Sempat Dibikin Bingung Jokowi, DPR Ngotot Bahas RUU Cipta Kerja
DPR RI tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja setelah dibuat bingung dengan pernyataan Jokowi di media sosial.
PAN Dukung LSM yang Gugat Yasonna karena Bebaskan Napi Saat Pandemi
Anggota DPR fraksi PAN setuju dengan sejumlah LSM yang menggugat Yasonna karena membebaskan napi saat pandemi.
Warga Sukoharjo Masih Terganggu Bau Limbah PT. RUM
Warga Sukoharjo masih terganggu dengan limbah PT RUM yang bau dan bikin pusing
Cerita Aktivis Sukoharjo Bertahan Hidup di Penjara
Di dalam lapas, para aktivis penolak PT RUM mencari uang dengan bekerja sebagai korve untuk para napi koruptor.
Menjaga Semangat Warga Melawan PT RUM: dari Ngamen hingga Dakwah
Warga menjaga semangat perjuangan melawan PT RUM dengan ngamen dan dakwah.
Kisah Muram Keluarga Aktivis Di Balik Kriminalisasi Limbah PT RUM
Solidaritas warga tidak surut setelah kriminaliasasi terhadap tujuh orang aktivis penolak PT RUM di Sukoharjo.
RUU Ketahanan Keluarga: Warisan Orde Baru yang Harus Dicabut
Bentuk intervensi negara atas ruang privat warga dan domestifikasi kaum perempuan yang tergambar jelas di RUU Ketahanan Keluarga adalah warisan orde baru.
RUU Cilaka di Ranah Pendidikan: Pemalsu Ijazah & Gelar Tak Dipidana
RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) mengatur soal pendidikan yang berpotensi melanggengkan praktik pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar.
AHY & Ibas 'Nyapres' 2024: Seberapa Besar Potensinya?
Baik AHY ataupun Ibas, keduanya sama-sama mendapatkan jabatan di partai karena SBY adalah ayahnya yang memimpin partai.
DPR Minta Penjelasan Pimpinan KPK Soal Penghentian 36 Perkara
Pimpinan KPK diminta menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan kasus-kasus tersebut.
Gerindra Minta Pemerintah Tarik RUU Cilaka dari DPR RI
Fraksi Gerindra beralasan beralasan terdapat salah ketik pada Pasal 170 seperti yang diklaim pemerintah.