Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Akademisi UGM Sebut Ucapan Hotman Paris soal Omnibus Tidak Tepat
Pernyataan pengacara Hotman Paris soal UU Cipta Kerja pertama kalinya memuat pasal pidana bagi para pengusaha dinilai tak tepat.
Omong Kosong Transparansi DPR dan Pemerintah Soal UU Cipta Kerja
Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.
Omnibus Cipta Kerja Justru Bikin Regulasi Makin Gemuk
Cipta Kerja katanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya ia akan menghasilkan begitu banyak peraturan turunan.
Rapat-Rapat Penentu RUU Cipta Kerja
Rapat-rapat Cipta Kerja di beberapa hotel menghasilkan beberapa keputusan, yang itu berubah lagi seketika di DPR RI.
Draf Final Omnibus Law 812 Halaman, Jenis Kertas Pengaruhi Halaman
DPR RI berkilah draf final omnibus law Cipta Kerja menjadi 812 halaman.
Saat Polisi Mengacak Kampus Mahasiswa Penolak UU Cipta Kerja
Polisi tak lagi menghormati kampus. Mereka masuk ke kampus dan merusak properti--sesuatu yang bahkan jarang terjadi di era Orde Baru.
Kemendikbud Imbau Mahasiswa Tidak Ikut Demo UU Cipta Kerja
Kemendikbud mengeluarkan imbauan kepada mahasiswa untuk tidak ikut aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Omnibus Law Ciptaker Bermasalah Sejak Jokowi Mengusulkannya ke DPR
Jokowi-lah yang memulai ketertutupan pembahasan Cipta Kerja. Ini dimulai ketika ia menyerahkan Surpres ke DPR RI.
Liput Demo UU Ciptaker, Jurnalis Suara.com Dianiaya Polisi
Seorang jurnalis Suara.com, Peter Rotti, mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law di Jakarta.
Cara Negara Menguasai Narasi Ciptaker: Sembunyikan Dokumen Final
Pemerintah dan DPR belum juga melansir naskah final UU Ciptaker. Selama itu mereka selalu bicara soal Ciptaker--yang tak mungkin diverifikasi.
Sekjen DPR: Revisi Draf Omnibus Maksimal 30 Hari Usai Disahkan
DPR RI mempunyai waktu maksimal 30 hari untuk merapikan draf final UU Cipta Kerja yang telah disahkan Senin 5 Oktober lalu.
Baleg DPR Klaim Tak Wajib Publikasi Draf Omnibus Law UU Cipta Kerja
Achmad Baidowi mengklaim Baleg DPR RI tak memiliki kewajiban membagikan draf UU Cipta Kerja ke publik, kendati sudah disahkan.
Fraksi PKS Sebut Draf Final RUU Cipta Kerja Masih Direvisi
Draf final UU Cipta Kerja masih direvisi hingga saat ini, meski sudah disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu.
Website DPR Diretas dan Di-deface jadi 'Dewan Penghianat Rakyat'
Peretas berhasil mengubah nomenklatur "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Dewan Penghianat Rakyat".
Belum Ada Draf Final RUU Cipta Kerja, Baleg DPR: Masih Kami Rapikan
Draft final UU Cipta Kerja masih belum ada meski sudah disahkan, disepakati DPR, DPD, dan pemerintah menjadi undang-undang pada Senin pekan ini (5/10/2020).
JALA PRT Tagih Janji PDIP untuk Perjuangkan RUU PPRT
Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.
DPR Minta Polisi Usut Aksi Jual Murah Gedung DPR di Toko Daring
Meski menganggap lelucon, Sekjen DPR minta polisi menindak tegas aksi jual murah Gedung DPR di toko daring.
Kans Masyarakat Menang Gugatan UU Ciptaker di MK Rendah?
Masyarakat akan menggugat Cipta Kerja ke MK. Masalahnya, kans untuk menang relatif kecil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.
Pimpinan DPR Ini Santai Tak Dipilih Lagi akibat Dukung UU Ciptaker
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memaklumi masyarakat memiliki hak untuk tak lagi memilih wakil rakyat yang mendukung UU Cipta Kerja.
Akademisi UGM: Pembangkangan Sipil Diperlukan Usai UU Ciptaker Sah
Pembangkangan sipil adalah bentuk protes dari rakyat atas jalannya pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial.