Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Dirjen PAS Minta Waktu 1 Tahun untuk Benahi Masalah di Lapas
Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami, meminta masyarakat agar memberinya waktu setahun, untuk membenahi permasalahan yang ada di lapas seluruh Indonesia.
Dirjen PAS: Barang Mewah di Sukamiskin Sudah Tidak Ada Lagi
Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami mengklaim saat ini semua barang mewah di Lapas Sukamiskin sudah tidak ada lagi.
Dirjen PAS Sebut Tak Bisa Tolak Napi Karena Overcrowded Lapas
Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pihaknya tak bisa menolak narapidana yang ingin dimasukkan ke penjara, meski telah terjadi overcrowded.
Soal Rehabilitasi Pengguna Narkoba, Dirjen PAS: Belum Ada Anggaran
Dirjen PAS, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa melakukan rehabilitasi para pengguna narkoba karena terkendala anggaran dan tempat.
Salah Hormat Jokowi, Pakar: Politikus Kita Memang Suka Hal Remeh
Baik oposisi atau petahana sebetulnya kerap mengumbar kritik tak substansial, atau bisa disebut sindiran. Pakar politik menilai itu cuma fenomena lawas dan tak perlu dipermasalahkan.
Jokowi Salah Hormat dan Bagaimana Memperlakukan Indonesia Raya
Jika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, maka orang wajib bersikap tegak. Jokowi sempat salah. Tangan kanannya malah bersikap hormat.
Ustaz dan Habib Jadi Jurkam, Presiden PKS: Memang Ada Larangannya?
Sohibul Iman mengatakan, tak ada larangan mengenai ustaz dan habib menjadi juru kampanye dalam Pilpres 2019
Presiden PKS Klaim Prabowo Tanda Tangani Kesepakatan Wagub DKI
Sohibul Iman mengklaim bahwa Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan soal Wagub DKI.
Datang dengan Mobil Hias, Jokowi Sebut Nomor 1 atau 2 itu Baik
Saat tiba di KPU, Jokowi sempat ditanya sejumlah wartawan tentang nomor urut berapa yang dia inginkan.
Prabowo-Sandiaga Tiba di KPU Lebih Dulu dari Jokowi-Maruf
Prabowo-Sandi tiba lebih dulu dari Jokowi-Maruf di KPU.
Relawan Jokowi Lebih Ramai dari Prabowo Jelang Penentuan Nomor Urut
Kubu relawan Jokowi-Maruf terlihat lebih ramai.
Ragam Tafsir Nomor Urut Sebagai Senjata Memenangi Pilpres 2019
Nomor satu atau dua bisa "diolah" sedemikian rupa, dikonversi jadi materi kampanye yang menarik. Semua berada di tangan tim pemenangan masing-masing kandidat.
Para Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf Tiba di KPU
Kedatangan mereka adalah untuk menyambut Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.
Mengintip Persiapan Penentuan Nomor Urut Capres-Cawapres di KPU
Hari ini pasangan calon presiden-wakil presiden bakal mengambil nomor urut di KPU. Keramaian telah muncul sejak siang, dan bakal terus memuncak jelang malam.
KPU Berencana Umumkan Nama Caleg Eks Koruptor di DCT Tiap TPS
KPU belum memutuskan cara yang tepat untuk menyosialisasikan caleg eks koruptor, tapi kemungkinan caranya dengan mengumumkan di DCT TPS.
KPU Siap Hadapi Gugatan Ketua Partai Hanura OSO
KPU akan menghadapi gugatan yang diajukan siapa pun terkait pencoretan nama caleg, termasuk Ketua Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).
Aktivis Desak Jokowi Tidak Pertahankan Aturan yang Diskriminatif
Komnas HAM sudah sering mendesak pemerintah agar segera membereskan peraturan-peraturan yang diskriminatif, namun respons yang didapat hanya bersifat normatif.
Anggaran Pendampingan Ditolak DPRD, Ketua OK OCE Sedih
Anggaran pendampingan OK OCE ditolak masuk RAPBD 2019. Rencananya anggaran itu justru mau dimasukkan dalam RAPBD-P 2018.
Mendikbud Pastikan Calon Siswa Dapat Sekolah Meski Tanpa PPDB
"Justru dengan mulai sistem tersebut, akan teridentifikasi siswanya. Kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari," kata Mendikbud Muhadjir Effendy.
Kemdikbud Ingin ada Pemerataan Guru dengan Sistem Zonasi
"Jangan sampai ada sekolah yang semua isinya PNS, tapi ada juga satu sekolah yang hanya satu PNS yang cuma kepala sekolah saja. Ini harus diratakan," kata Muhadjir.