tirto.id - Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya mengaku sedih dan menyayangkan keputusan DPRD DKI Jakarta yang menolak usulan anggaran Rp3,9 miliar untuk sertifikasi pendamping kegiatan OK OCE. Kendati demikian, ia mengaku itu merupakan wewenang DPRD untuk menerima atau menolak usulan anggaran.
"Sedih saya. Saya menyayangkan keputusan DPRD DKI Jakarta. Namun walaupun demikian kita akan tetap melakukan pelatihan ke para pendamping, karena kita butuh lihat kompetensi para pendamping," katanya saat dihubungi Tirto, Rabu (19/9/18) pagi.
Faran mengatakan dana sertifikasi pendamping itu diperlukan karena pentingnya kualitas pendamping program OK OCE. Para pendamping harus menjalani uji kompetensi dan sertifikasi agar memiliki standar kualitas.
"Biar nanti terlihat mana pendamping yang berkualitas, mana yang tidak. Pendamping bagus atau gaknya dilihat dari sertifikasi," katanya.
Tanpa anggaran itu, lanjut Faran, sebenarnya PGO telah melatih para pendamping yang ada setiap tiga bulan. Saat ini terdapat total 176 pendamping yang tersebar di tiap kecamatan. Setiap kecamatan disiapkan 4 pendamping.
"Cuma mereka kan butuh uji kompetensi dan sertifikasi," katanya.
Pencoretan anggaran itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, dalam rapat kerja yang berlangsung Senin (17/9/18). Alasannya karena kegiatan sertifikasi pendamping tidak termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Anggaran itu semula akan dimasukkan dalam RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) 2018.
“Masalahnya ada pada proses penganggarannya. Kita mau konsisten ketika di anggaran penetapan nol, rasanya berat kalau sekarang ada program baru,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (17/9/2018).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Mawa Kresna
