Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Fahri Hamzah Nilai PKS akan Sulit Lolos Presidential Threshold
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan sulit lolos ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Fahri Hamzah: Janji Jokowi Belum Ditunaikan, Malah Bikin Kartu Lagi
Fahri Hamzah mengkritik keras program tiga kartu capres nomor urut 01 Jokowi yang akan dikeluarkan karena banyak janji yang masih belum ditepati.
Di Balik Penolakan Kedatangan Sandiaga di Pesantren Buntet Cirebon
Pesantren Buntet, Cirebon secara terang-terangan menolak rencana kedatangan Sandiaga ke pondok itu. Akankah pengaruhi elektabilitas?
Wacana Penjagaan Kotak Suara Pemilu di Koramil Dinilai Tidak Tepat
Wacana penempatan kotak surat suara Pemilu 2019 di Koramil tiap wilayah dinilai Ahli Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu Djuanda bukanlah kebijakan yang tepat.
Ahli Tata Negara Sebut Dwifungsi TNI Rentan Maladministrasi
Langkah Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menempatkan perwira/jenderal ke pos-pos kementerian tidak sesuai dengan semangat reformasi.
Komisi I DPR Didesak Panggil Semua Pihak Terkait Isu Dwifungsi TNI
Haris menilai pentingnya TNI untuk membuka diri dan memberikan klarifikasi serta penjelasan utuh.
Puluhan MoU TNI dengan Lembaga Negara Lain Dinilai Tak Tepat
Menurut Haris, harus ada Instruksi Presiden apabila TNI ingin melakukan MoU dengan lembaga dari negara lain.
LIPI Paparkan Masalah Mendasar Reformasi TNI yang Belum Tuntas
Masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait relasi antara militer dan politik sipil yang membuat reformasi di tubuh TNI tak berjalan total.
Isu Sumpah Pocong Wiranto Hanya Dalih Agar Proses Hukum Mandek
Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.
Pesantren Buntet Cirebon Konfirmasi Penolakan Kedatangan Sandiaga
Pondok Pesantren Buntet di Cirebon mengklarifikasi kebenaran surat terkait penolakan kehadiran calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno.
TNI Bantu Kemendikbud Mengajar, Haris Azhar: Itu Kebijakan Ngawur
Menurut Haris, Kemendikbud tak bisa meminta bantuan ke TNI untuk mengajar.
Kemendikbud Gandeng TNI Jadi Guru, Imparsial: Berpotensi Langgar UU
Imparsial menilai langkah Kemendikbud menggandeng anggota TNI untuk menjadi tenaga pengajar di daerah terpencil berpotensi melanggar UU jika tidak didasari keputusan politik presiden.
Kontroversi TNI Mengajar: Guru Saja Masih Banyak Bermasalah
"Guru-guru yang lulusan LPTK saja yang sudah dilatih empat tahun masih bermasalah, apalagi TNI yang tidak punya latar belakang."
Respons Imparsial Soal Prabowo Sebut Tugas Tentara "Tak Mulia"
Konteks pekerjaan tentara 'membunuh orang' terkait dengan tugas tentara mematikan lawan, meski demikian tetap mengacu pada hukum internasonal.
Harus Ada Keputusan Presiden Bila Ingin Libatkan TNI Mengajar
Agus mengatakan, pelibatan TNI untuk membantu mengajar di daerah-daerah terpencil harus didasarkan pada keputusan Presiden.
IMPARSIAL Kritik Rencana Kemendikbud Gandeng TNI untuk Mengajar
Imparsial menganggap rencana Kemendikbud untuk menggandeng TNI sebagai pengajar di daerah terluar harus ada keputusan politik dari presiden.
Keluarga Uno Dukung Jokowi, BPN: Survei Kita Tetap Menang Telak
Dukungan keluarga besar Uno di Gorontalo kepada Jokowi-Maruf dinilai BPN tak akan mengubah banyak suara elektabilitas Prabowo-Sandiaga.
Prabowo Bakal Pangkas Anggaran Kunker ke Luar Negeri Jika Terpilih
Prabowo berjanji memangkas anggaran kunjungan kerja untuk penghematan APBN. Menurut dia dalam setahun, anggaran kunker ke luar negeri mencapai Rp20 triliun.
Sebut Defisit BPJS Rp20 Triliun, Prabowo: Itu Masalah Kecil
"Kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil Rp20 triliun," kata Prabowo.
Soal Tawaran Fadli Zon Jadi Menteri, IPR: Itu Pernyataan Politis
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyebutkan, ucapan Maruarar Sirait yang menyatakan Fadli Zon akan ditawari jadi menteri jika Jokowi menang Pilpres 2019 sangat tak mungkin terjadi.