Reality show soal polisi tidak benar-benar merepresentasikan kenyataan. Mereka hanya mewakili kenyataan yang menguntungkan aparat.

Menjadi benar tidak cukup untuk lolos dari jerat hukum dan mendapat keadilan dari Polri. Kasus harus menjadi viral agar ada desakan dari publik.

Marah bukan sekadar luapan emosi jika yang melakukannya adalah politikus seperti Risma. Ada manfaat yang mungkin mereka pun menyadarinya: menggaet pemilih.

Dampak Panama Papers luas, termasuk para pejabat yang terpaksa mengundurkan diri. Di Indonesia? Ah, Anda sudah bisa menebaknya.

Partai Golkar terus bertahan di era Reformasi meski banyak pejabat terasnya tersandung kasus korupsi. Kenapa bisa terjadi?

Jokowi dapat pujian dari akademisi sebagai seorang jenius. Namun alasan-alasan yang dikemukakan sangat parsial.

Partai yang memperjuangkan kepentingan buruh telah berkali-kali gagal. Kini mereka mencobanya lagi.

Selebritas, politikus, pengusaha, pemimpin negara, mereka semua dipertemukan dalam Pandora Papers sebagai orang-orang pengemplang pajak.

Polri mendapat karpet merah di masa pemerintahan Jokowi. Menjelang Pilkada 2024 nanti, mungkin akan banyak yang mengisi jabatan plt kepala daerah.

Pejabat negara sudah mendapat teguran dari publik bahwa UU ITE bermasalah. Bukannya buru-buru merevisi, mereka tetap menyalahgunakannya.