Fadiyah

Sekwan DPRD DKI Jakarta, Yuliardi, menjelaskan, persoalan banyaknya anggota DRPD DKI yang belum melakukan LHKPN, karena membutuhkan penjelasan rinci soal pengisian.

Anggota DPRD DKI Bestari Barus meminta Anies bersabar untuk menunggu proses pemilihan wagub di dewan.

Para warga yang menolak Bandara Kulon Progo mengajukan uji materi terhadap salah satu pasal di PP tentang RTRW Nasional. 

Meski rumah dan lahan telah rata dengan tanah, korban penggusuran New Yogyakarta International Airport (NYIA) ternyata masih berupaya merebut hak mereka. Mereka akan menempuh jalur hukum.

Sempat terjadi perdebatan soal harga MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI dan DPRD DKI. Anies bahkan sempat bilang kalau anggota dewan "memikirkan 17 April" karena mengusulkan tarif yang kelewat murah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan mengomentari rencana Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) yang akan menggugat dirinya jika tak segera menurunkan tarif MRT Jakarta.

Anies meminta pembahasan cawagub segera dipercepat karena ia memerlukan wagub untuk membagi beban kerjanya.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik membantah tuduhan Anies bahwa ada kepentingan politik dalam penetapan tarif MRT.  

Titi menegaskan, ajakan golput sah-sah saja asalkan tidak menggunakan tindak kekerasan, intimidasi, atau iming-iming uang.

Tim kuasa hukum para buruh AMT Pertamina mengadu ke Peradi karena dihalangi oleh polisi saat hendak menemui kliennya yang kini sedang ditahan. 

Kuasa Hukum warga Kulon Progo akan mengajukan uji materi peraturan pemerintah soal pembangunan Bandara NYIA.

Kuasa Hukum Warga Kulon Progo, Yogi Zul Fadhli, menilai rencana pembangunan bandara NYIA, di Kulon Progo, Yogyakarta, seolah menjerumuskan masyarakat dalam bahaya.

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang, mengkonfirmasi bahwa dirinya telah menyerahkan Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk masalah swastanisasi air.

Lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat yang sempat bersengketa dengan warga, Toeti Noezlar Soekarno, saat ini masih dalam proses peralihan lahan untuk menjadi atas nama Pemprov DKI.

Pemprov DKI dan DPRD telah menyepakati tarif LRT dan MRT. 

Tahap penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta memasuki bagian akhir, karena perjanjian telah diteken. Direncanakan pekan ini hasil perjanjian diumumkan.

Pemprov DKI dan DPRD menyepakati tarif LRT Jakarta tetap sebesar Rp5 ribu, sedangkan tarif MRT Jakarta dihitung berdasarkan jarak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang perlu untuk membahas tarif MRT dan LRT terlebih dahulu dengan DPRD DKI sebelum SK-nya dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

DPRD DKI menyangkal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan keputusan tarif ditentukan berdasarkan Pemilu.

Penentuan tarif MRT dan LRT oleh pihak DPRD DKI melalui Rapimgab kemarin (25/3/2019) dinilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semata-mata didorong oleh kepentingan Pemilihan Umum 2019.