Fadiyah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang perlu untuk membahas tarif MRT dan LRT terlebih dahulu dengan DPRD DKI sebelum SK-nya dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

DPRD DKI menyangkal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan keputusan tarif ditentukan berdasarkan Pemilu.

Penentuan tarif MRT dan LRT oleh pihak DPRD DKI melalui Rapimgab kemarin (25/3/2019) dinilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semata-mata didorong oleh kepentingan Pemilihan Umum 2019.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono, mempertanyakan keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas kembali putusan DPRD DKI dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait tarif LRT dan MRT.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengimbau agar jangan merendahkan, menghina, serta mengejek, masyarakat yang makan atau melakukan piknik di stasiun MRT Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, MRT Rp8.500 dan LRT Rp5.000 belum resmi berlaku selama belum ada Keputusan Gubernur (Kepgub).

Pemprov DKI dan Anies Baswedan terkesan lamban mengeksekusi putusan MA soal swastanisasi air. Tapi tim evaluasi punya alasan untuk itu.

Pemprov DKI Jakarta akan meminta tarif MRT dan LRT yang diputuskan oleh DPRD DKI untuk dikaji ulang. 

DPRD DKI memutuskan untuk menetapkan tarif MRT Jakarta rata-rata adalah Rp8.500 dan tarif LRT Jakarta senilai Rp5.000.

Gubernur DKI Anies Baswedan berharap agar kerja sama terus terjalin dengan BI Jakarta untuk menekan inflasi.