Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah reporter (ekonomi dan bisnis) bekerja sejak Maret 2022 di TirtoID. Adit mengawali karier di salah satu kanal berita online di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) selama hampir 4 tahun. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Merajut Asa Kehidupan dari Untaian Benang
Nina tetap mempedulikan 25 para karyawannya. Seluruh pekerja dijamin atau diproteksi oleh Asuransi Mikro Usahaku dari Askrindo.
Saatnya Hakim Tagih Janji Prabowo Meningkatkan Kesejahteraan
Hakim masih berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi janjinya meningkatkan kesejahteraan.
Blunder Mendes Yandri, Kop Surat Kementerian untuk Acara Pribadi
Baru sehari dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto langsung bikin blunder dengan bikin surat amatiran.
Menakar Arah Politik Luar Negeri Indonesia di Era Prabowo
Prabowo diprediksi akan memimpin sendiri kebijakan luar negeri Indonesia dan menampilkan citra high-profile di forum internasional.
Swasembada Pangan Jangan Sekadar Omon-omon, Pak Prabowo
Pemerintahan Prabowo Subianto harus memastikan dulu komunitas apa saja yang masuk ke dalam swasembada pangan.
Menerka Arah Kebijakan Investasi & Hilirisasi di Era Prabowo
Iklim investasi di era Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak akan jauh beda dari pemerintahan Jokowi sebelumnya.
Wajah Lama Menteri Ekonomi Prabowo Bisa Bikin Pertumbuhan 8%?
Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar, menilai pemerintahan Prabowo perlu melakukan terobosan ekonomi jika ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Tingkat Kelaparan Masih Jadi PR Besar, Pemerintah Harus Apa?
Program Makan Bergizi Gratis saja tak cukup. Pemerintah perlu kerja lebih keras kurangi tingkat kelaparan yang tinggi.
Modus Koruptor Sembunyikan Aset Hasil Menggarong Supaya Aman
Aset para koruptor yang didapat dari sumber tak halal kebanyakan tidak dilaporkan di LHKPN. Bagaimana modusnya?
Kun Wardana Bicara Adab, Jiwa, dan Program Jakarta Tidak Lapar
Berlaga di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen dengan Dharma Pongrekun, Kun Wardana menawarkan program-program "nyeleneh". Akankah warga tertarik?
Menguji Gagasan RK Manfaatkan Aset Nganggur untuk Ruang Kreatif
Gagasan Ridwan Kamil tentang ruang kreatif mesti ditimbang betul, sebab kebutuhan warga Jakarta dengan Bandung berbeda. Lagi pula di DKI sudah ada RPTRA.
Pimpinan AKD DPR RI Didominasi PDIP, Pengawasan Bisa Maksimal?
Misalkan PDIP akhirnya memilih menjadi oposisi, apakah dominasinya sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) akan cukup menjadi penyeimbang pemerintah?
Dominasi Menteri Jokowi di Kabinet Prabowo: Murni Keberlanjutan?
Kehadiran puluhan menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo sebagai calon menteri tidak lepas dari kualitas menteri Jokowi yang mayoritas teknokrat.
Benarkah Papua Tak Lagi Jadi Penonton Investasi di Era Jokowi?
Manfaat investasi dan pembangunan yang masuk ke Papua belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Papua sendiri.
Menanti Nyali KPU Jatuhi Sanksi Petahana Langgar Aturan Kampanye
Butuh langkah tegas dari KPU maupun Bawaslu terhadap mereka yang melanggar aturan Pilkada sehingga bisa menimbulkan efek jera.
Jokowi Banjir Penghargaan, Upaya Poles Citra sebelum Lengser?
Dalam komunikasi politik, segala sesuatu yang sengaja ditampilkan ke publik adalah upaya untuk membangun citra.
Kasus Dugaan Gratifikasi IPO & Pentingnya Tata Kelola Perusahaan
Dugaan gratifikasi IPO yang menjerat lima orang karyawan BEI dinilai mencoreng nama baik pasar modal Indonesia. Tata kelola perusahaan jelas mesti dibenahi.
Mengkaji Penurunan PPh Badan 20 Persen, Untung atau Buntung?
Penurunan PPh badan berpotensi mengurangi kapasitas pemerintah dalam membiayai program-program kesejahteraan sosial.
Melihat Dampak Eskalasi Perang Timur Tengah ke Perekonomian RI
Meluasnya perang meningkatkan risiko ketidakpastian di pasar global terutama pasokan energi. Apa dampaknya bagi Indonesia?
Mengapa Jessica Wongso Ajukan PK Meski Sudah Bebas Bersyarat?
PK kali ini dialamatkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Simak selengkapnya.