Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Jumat, 13 Feb

KPK Bantah Ada Penyidik Bernama Bayu Sigit

Sosok Bayu Sigit yang mengaku sebagai penyidik KPK ini terungkap dari sidang kasus dugaan RPTKA di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Hukum
Jumat, 13 Feb

Yusril Minta Iran Ajukan Daftar Napinya untuk Dipulangkan

Permintaan itu disampaikan Yusril saat menerima kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Iran, Naser Seraj, di Jakarta.
Hukum
Jumat, 13 Feb

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan MA di Korupsi Hakim PN Depok

Penyidik KPK mendalami proses sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dan masyarakat Tapos pada tingkat putusan pertama, banding, hingga kasasi di MA.
News Plus
Jumat, 13 Feb

Alarm Korupsi Sistemik di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Pajak

Selain melanggar etika, tindakan rangkap jabatan ini juga berpotensi berujung dengan tindak pidana korupsi.
Hukum
Kamis, 12 Feb

KPK Usut Dugaan Intervensi ke Keluarga Tersangka Pemerasan Pati

Budi pun mengimbau para saksi korupsi Pati untuk tidak takut dan tetap menyampaikan kepada KPK, jika mengetahui soal kasus dugaan pemerasan ini.
Hukum
Kamis, 12 Feb

Khofifah Bantah Terima Fee 30 Persen dari Dana Hibah ABPD Jatim

Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.
Hukum
Kamis, 12 Feb

KPK Hibahkan Aset Koruptor Total Rp16,3 M Untuk Pemprov Jabar

Serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian oleh Mungki dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Hukum
Kamis, 12 Feb

Warga Pati Gelar Syukuran Rayakan Sudewo Ditangkap KPK

Kehadiran warga Pati juga untuk mendukung KPK agar dapat menyelesaikan kasus yang melibatkan Sudewo ini.
Hukum
Kamis, 12 Feb

KPK Periksa Plt Gubernur Riau soal Aliran Uang Kasus Abdul Wahid

KPK mendalami proses pergeseran anggaran hingga aliran uang dalam kasus yang menjadikan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka korupsi.
Hukum
Rabu, 11 Feb

Yaqut Beri Klarifikasi Tambahan ke BPK soal Korupsi Kuota Haji

Eks Menag Yaqut memberikan penjelasan tambahan terkait penghitungan keuangan negara dalam kasus korupsi kuota haji.