Alfian Putra Abdi

Dari 149 pendaftar, terdapat 24 calon hakim agung lolos tes kesehatan, asesmen kepribadian, dan rekam jejak.

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Moeldoko tak perlu menempuh proses hukum melainkan cukup melakukan bantahan melalui hak jawab sesuai UU Pers.

Menurut Puan anggota dewan belum membutuhkan fasilitas isoman di hotel yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas mewah lainnya.

KPK klaim perberat uang pengganti Rp14,5 miliar. Padahal dalam dakwaan, Juliari menerima uang korupsi sebesar Rp32,48 miliar.

MAKI meragukan jaksa KPK akan mengajukan kasasi atas putusan banding Djoko Tjandra.

PKB menilai fasilitas isoman anggota DPR di hotel tidak etis di tengah kesulitan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19.

Pukat UGM menilai eks Mensos Juliari Batubara layak dihukum berat karena melakukan korupsi di tengah pandemi COVID-19.

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) terhenti karena Kominfo berkukuh lembaga PDP di bawah pemerintah, sementara DPR ingin lembaga itu independen.

Fraksi PKS menilai lebih efisien Setjen DPR memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki DPR RI menjadi tempat isolasi mandiri.

Menurut Yandri, anggota DPR tidak memerlukan fasilitas tersebut, sebab mampu mengurus diri sendiri. Terlebih, fasilitas itu menggunakan anggaran negara.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis Djoko Tjandra 1 tahun menjadi 3 tahun dan 6 bulan dari 4 tahun dan 6 bulan.

Eks Mensos Juliari dituntut hukuman penjara 11 tahun dan membayar uang ganti sebesar Rp14,5 miliar serta hak politiknya dicabut.

Sertifikat vaksin akan jadi syarat masuk mal atau pusat perbelanjaan. Bagaimana dengan mereka yang punya komorbid?

Mahkamah Agung belum menentukan jadwal sidang PK yang diajukan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Eks Mensos Juliari akan menjalani sidang tuntutan kasus korupsi bansos COVID-19 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Anggota DPR & pegawai DPR yang positif COVID-19 akan mendapatkan paket isoman tujuh malam di hotel berbintang dengan fasilitas istimewa.

KPK dinilai sudah sepatutnya melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI soal TWK pegawai sesuai amanat UU Ombudsman.

Dewan Guru Besar UI menilai Statuta UI yang membolehkan rektor rangkat jabatan telah cacat  cacat formil dan materiil.

Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh KPK masih menunggu perkembangan penyidikan dugaan korupsi rumah DP 0 Rupiah.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, revisi statuta UI harus dikembalikan ke PP 68/2013.