Indeks Tulisan
Kronologi OTT KPK di Kalsel: 3 Tersangka & Barang Bukti Rp345 Juta
Tiga tersangka yakni Plt Kadis PU Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara, Maliki; Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.
Golkar Tak Langsung Pecat Alex Noerdin meski Jadi Tersangka Korupsi
Selama belum ada putusan hukum tetap, Golkar menjamin status Alex Noerdin sebagai anggota DPR RI masih aman.
Berbagai Catatan KontraS & PR untuk Calon Panglima TNI yang Baru
KontraS mencatat sejumlah persoalan TNI yang mesti diselesaikan oleh calon Panglima TNI yang baru.
Gaji Besar Krisdayanti & Anggota DPR, tapi Kinerja Sangat Minim
Menurut Lucius, gaji besar yang didapat anggota DPR RI, termasuk Krisdayanti tidak sebanding dengan kinerja yang telah mereka lakukan selama dua tahun ini.
OTT KPK di Kalimantan Selatan, Sejumlah Orang Ditangkap
KPK belum menyampaikan detail perkara dan siapa saja yang ditangkap di Kalsel.
Diberhentikan per 30 September, Pegawai KPK: Kami Terus Melawan
Pimpinan KPK memberhentikan 56 pegawai yang tak lolos TWK per 30 September 2021.
Jejak Azis Syamsuddin dalam Dakwaan Robin, Akankah Ia Lolos Lagi?
Selain menjembatani Robin – M. Syahrial, Azis Syamsuddin juga diduga memperkenalkan Rita Widyasari ke Robin pada Oktober 2020.
Kritik Pemberhentian 56 Pegawai KPK, Kantor KPK Lama Dihidupkan
Sejumlah organisasi sipil mengkritik pemberhentian pegawai KPK dengan menghidupkan "kantor darurat pemberantasan korupsi" di gedung KPK lama.
56 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK Resmi Diberhentikan per 30 September
KPK memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat kepada 56 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Pegawai KPK Tak Lolos ASN Ditawari Pindah ke BUMN
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan rencana ini bertujuan membantu pegawai yang tak lolos menjadi ASN.
Penangkapan Mahasiswa, KontraS Desak Jokowi Jamin Ekspresi Kritik
KontraS mencatat ada 13 kasus persekusi kepada muralis dan 13 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap pemerintah.
PKS Tolak Amandemen UUD untuk Hadirkan PPHN Sejak Awal
PKS menilai PPHN sebaiknya dihadirkan dengan cara membuat undang-undang, tak perlu melalui amandemen UUD 1945.
Data Pemerintah Bocor, DPR Tagih Keseriusan Kominfo
DPR menilai Kominfo kurang bertaji menindaklanjuti isu kebocoran data, peretasan dan penipuan online.
Kalimat Bersayap Jokowi Dalam Isu Amandemen & Presiden 3 Periode
Peneliti PRP-BRIN Wasisto menilai Jokowi sengaja menggunakan kalimat “bersayap” untuk membawa masyarakat ke arah ambiguitas.
Wakil Ketua MPR: Rekomendasi Amandemen UUD 1945 Masih Dikaji
HNW mengatakan amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Jokowi Tak Mau 3 Periode, PKP Minta Wacana Amandemen UUD Dihentikan
PKP minta parpol pendukung Jokowi bersikap tegas menghentikan wacana amandemen UUD 1945 usai Jokowi tak mau menjabat 3 periode.
Percuma Memolisikan Lili Pintauli selama Firli Masih Ketua KPK
Perkara Lili Pintauli Siregar hampir sama dengan eks Ketua KPK Abraham Samad saat jadi tersangka di Bareskrim, tapi Lili beruntung karena ada Firli Bahuri.
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini
Robin bersama dengan pengacara Maskur Husain diduga menerima total uang Rp11 miliar dan 36 ribu dolar AS.
Update Corona RI 12 September 2021: 3.779 Positif, 188 Meninggal
jJumlah kasus COVID-19 di Indonesia sejak 2 Maret 2020 hingga Minggu 12 September telah mencapai 4.167.511.
ICW Sebut Pelaporan Pencemaran Nama Moeldoko Keliru
Sebagai pejabat, Moeldoko seharusnya memberikan argumentasi sebagai pejabat publik, bukan mengambil jalan pintas lewat hukum.