Alfian Putra Abdi

Calon Ketua Otorita disebut harus bisa menjembatani kepentingan Jokowi dengan elite politik lain yang juga melihat potensi bisnis dari pengembangan IKN.

KPK mencatat ada lima modus korupsi yang biasa dipakai para kepala daerah dalam menggarong duit negara.

Menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Presiden sudah memiliki beberapa nama untuk dipertimbangkan namun belum menjelaskan detail siapa saja kandidat tersebut.

Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti bernama Hamdan.

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat mengklaim tak pernah menjajikan apa pun dalam pengurusan perkara PT Soyu Giri Primedika (PT SGP).

Hakim Itong diduga menerima suap terkait pengurusan perkara PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) di PN Surabaya, Jawa Timur.

Meski Arteria Dahlan sudah meminta maaf ke masyarakat Sunda, DPP PDIP tetap memberikan sanksi peringatan.

Keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pada nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini.

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Aturan turunan mencakup pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaan, tata kelola pemerintahan, masa transisi, dan tahapan relokasi IKN Nusantara.

KPK belum mengungkap identitas hakim PN Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Wahyu sebut sistem kebut-kebutan DPR & pemerintah dalam mengesahkan RUU IKN kontras dengan RUU lain yang memiliki urgensi publik.

RUU IKN resmi disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR. Dari 9 fraksi di DPR RI, hanya Fraksi PKS yang menolak.

Mayoritas fraksi menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.

RUU IKN mendapat dukungan dari 8 fraksi untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak hal tersebut.

Para mantan pengajar lembaga bimbel PT Tentor Inovasi Semesta mengeluhkan hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan sejak awal 2020.

Pansus RUU IKN sepakat bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.