Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
Kasus Suap Kejati DKI, KPK Periksa Tiga Jaksa
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sebagai saksi terkait dugaan suap penanganan perkara PT. Brantas Abipraya.
Cyber Crime Polri Selidiki Selebaran Provokasi di Medsos
Subdirektorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tengah menyelidiki beredarnya selebaran provokasi di media sosial yang mengadu domba antara aparat dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah.
Jamwas Datangi KPK Koordinasi Kasus Suap Kejati DKI
Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Widyo Pramono mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/4/2016). Kedatangannya tersebut untuk berkoordinasi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Jaring Balon Cagub, Hanura Pasang Tarif Rp25 Juta
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Banten membuka penjaringan bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Banten 2017 dengan memasang tarif pendaftaran Rp25 juta sebagai persyaratan pendaftaran untuk satu bakal calon.
Akademisi Minta KKP Pertahankan Larangan Penggunaan Cantrang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disarankan mempertahankan kebijakannya terkait larangan penggunaan cantrang dalam penangkapan ikan. Pasalnya, alat tersebut dinilai tidak ramah lingkungan.
Presiden: Aturan yang Rumit dan Bertele-Tele Hapus!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menterinya agar fokus pada apa yang telah direncanakan supaya dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menginstruksikan semua aturan yang menghambat dihapus.
Kementan Data Pangan Strategis di 17 Provinsi
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) Suwandi mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 8.000 petugas untuk mendata pangan strategis di 4.000 kecamatan yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia.
Kampanye SARA di Pilkada Sudah Tak Zaman
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kampanye dengan menggunakan isu yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan golongan) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah tidak zaman.
Pekerjakan 224 Outsourcing, Pelindo III Dinilai Langgar UU
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menilai PT Pelabuhan Indonesia III melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, perusahaan plat merah tersebut mempekerjakan 224 pekerja berstatus magang sebagai outsourcing di anak perusahaannya, yakni PT Pelindo Daya Sejahtera.
KPU Harap Revisi UU Pilkada Rampung Sebelum Mei
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa rampung sebelum masa tahapan pencalonan yang akan dimulai pada Mei 2016.
KPU Berharap Revisi UU Pilkada Sejalan dengan UU Parpol
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro berharap, hasil revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan UU Partai Politik (Parpol) bisa sinergi. Hal tersebut sebagai upaya meredam perselisihan internal partai dalam mengusung kandidat.
KSPI Tuding MA & MK Bagian Razim Upah Murah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagian dari rezim upah murah.
Kasus Panama Papers, KPK Pelajari Nama-Nama Asal Indonesia
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, lembaganya akan mempelajari Dokumen Panama atau “Panama Papers” yang di dalamnya berisi perseorangan dan perusahaan yang terindikasi berasal dari Indonesia.
Senator Prihatin 40 Persen Mahasiswa Tidak Hafal Pancasila
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari pemilihan Jawa Barat Eni Sumarni prihatin melihat data penelitian yang menyatakan sebanyak 40 persen mahasiswa tidak hafal Pancasila, sehingga rasa nasionalismenya rendah.
Dianggap Hina Anggota DPR, Akom Minta Maaf
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom minta maaf terkait pernyataannya yang menyebut “anggota DPR berpikiran sesat”.
PHRI Minta DIY Perbaiki Infrastruktur Agar Wisatawan Betah
Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesi Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah agar memperbaiki dan menyempurnakan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut supaya dapat menarik minat wisatawan dan mau tinggal lebih lama di daerah tersebut.
Jamwas Kejagung Segera Periksa Tersangka Suap PT Brantas
Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono mengatakan, Kejaksaan Agung segera memeriksa tiga tersangka dugaan suap penanganan kasus korupsi PT Brantas Abipraya yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu.
Peluang Fahri Hamzah Gabung PDIP, Hasto: Itu Pilihan Politik
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto mengisaratkan, partainya tidak menutup pintu apabila mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mendaftar sebagai anggota partai moncong putih, asalkan mau mengikuti aturan main yang berlaku.
Menteri Susi Minta Isu Reklamasi Tidak Dipolitisir
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap agar pernyataannya soal reklamasi Teluk Jakarta tidak dipolitisir dan dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2017. Apalagi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani kasus tersebut.
Rizal Ramli Peringatkan Pihak yang Usik Posisi Menteri Susi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memperingatkan berbagai pihak yang menginginkan Susi Pudjiastuti digusur dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, berbagai kebijakan sang menteri selama ini justru bermanfaat bagi rakyat banyak.