Menuju konten utama

Presiden: Aturan yang Rumit dan Bertele-Tele Hapus!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menterinya agar fokus pada apa yang telah direncanakan supaya dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menginstruksikan semua aturan yang menghambat dihapus.

Presiden: Aturan yang Rumit dan Bertele-Tele Hapus!
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/9). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menterinya agar fokus pada apa yang telah direncanakan supaya dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menginstruksikan semua aturan yang menghambat dihapus.

“Semua kementerian harus bergerak di sini. Aturan yang rumit, bertele-tele hapus,” kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurnadi di Gedung Utama Kementerian Sekretaris Negara Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Menurut Presiden Jokowi, politik yang dianut pemerintahan saat ini adalah politik kerja. Karena itu, ia meminta para menterinya untuk fokus apa yang direncanakan agar dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Bukan politik rencana, bukan politik wacana melainkan politik kerja,” kata Presiden Jokowi, yang dalam sidang kabinet paripurna ini meminta para menterinya untuk fokus menyederhanakan aturan atau regulasi agar jangan terlalu banyak.

Jokowi menambahkan, yang penting para pembantunya bekerja dan fokus dengan apa yang telah direncanakan. “Nanti rakyat yang akan menilai apakah kita sudah bekerja atau belum,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa sudah berkali-kali memerintahkan para menterinya untuk menyederhanakan aturan yang rumit.

“Saya sudah perintahkan 2 - 3 kali, berkaitan dengan Perda, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan berkompetisi dengan negara'negara lain,” kata dia.

Presiden juga meminta kementerian dan lembaga untuk fokus yang jelas dan prioritas kerja harus jelas.

Dalam sidang kabinet paripurna ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016. selain itu, juga membahas Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017, percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). (ANT)

Baca juga artikel terkait INVESTASI atau tulisan lainnya

Reporter: Abdul Aziz