Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
Pimpinan DPR Tak Mau Campuri Pemecatan Fahri Hamzah
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur terkait kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal partai tersebut.
PDIP Latih Kadernya Proxy War & Medsos Hadapi Pilkada
Menghadapi pilkada serantak 2017, Dewan Pimpinan Pusat PDIP menyelenggarakan pelatihan terhadap 117 kader dari pengurus daerah dan cabang se-Indonesia. Salah satu materi pelatihan ini adalah soal proxy war dan perang di media sosial.
Perludem: Revisi UU Pilkada Mendesak
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni menilai revisi Undang-Undnag UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah semakin mendesak. Pasalnya, tahapan pelaksanaan pilkada akan dimulai bulan Mei mendatang.
Presiden Targetkan Kereta Papua Dimulai Pertengahan 2016
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menargetkan jaluar kereta api (KA) di bumi Cenderawasih akan dimulai pada semester kedua tahun ini. Masyarakat Papua diminta sabar menunggu realisasi proyek ini.
KPK Mulai Periksa Sanusi Terkait Suap Raperda Reklamasi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, di Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka terkait pemberian suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.
Anggaran Kecil, Kondisi Rutan & Lapas Memperihatinkan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia HM Aditya Mufti Ariffin mengatakan, anggaran rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2016 hanya sekitar Rp1 triliun. Kecilnya anggaran ini menyebabkan kondisinya memperihatinkan.
Tol Soroja Ditarget Selesai Agustus 2016
Pembangunan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) ditargetkan selesai dan bisa dilalui kendaraan pada Agustus 2016. Saat ini pembangunan kontruksi tol tersebut sudah mencapai 20 persen.
Sumbang 23 Persen Pajak, Sejumlah WP Besar Dapat Penghargaan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para wajib pajak (WP) besar yang berkontribusi kepada pencapaian realisasi penerimaan pajak 2015. Pasalnya, kontribusi mereka mencapai hingga Rp338,85 triliun.
PKB Sebut PDIP Ingin Rebut Jabatan Menteri Desa
Partai Kebangkitan Bangsa menilai PDIP ingin merebut jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini di dijabat oleh kadernya, Marwan Jafar. Hal tersebut terlihat dari sikap beberapa politisi partai moncong putih, seperti Pramono Anung, Diah Pitaloka, dan Budiman Sudjatmiko.
Fahri Hamzah: Apa Kesalahan Saya Sampai Diberhentikan?
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mempertanyakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera yang memberhentikan dirinya sebagai anggota partai.
Direktur PT WTU Suap Damayanti Rp4,28 Miliar
Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir didakwa memberikan suap sebesar Rp4,28 miliar kepada anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) agar meloloskan proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Politisi Golkar Disebut Terima Rp2,9 Miliar
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Budi Supriyanto disebut menerima uang 305.000 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar sebagai “fee” enam persen dari program DPR untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Presiden Akan Panggil Kepala Daerah Bahas Anggaran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan pengarahan, khususnya terkait anggaran kepada para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015 kemarin.
Naikkan Rasio Elektrifikasi, PLN Canangkan Program Papua Ter
PT Perusahaan Listrik Negara mencanangkan program 'Papua Terang' dalam lima tahun ke depan. Pasalnya, sampai saat ini, masih terdapat 14 ibu kota kabupaten dan baru 25 persen dari desa di Papua dan Papua Barat yang telah terlistriki.
Isu Reshuffle, Presiden Tegaskan Tak Ada Intervensi
Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun terkait perombakan kabinet. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak proregatif presiden sebagai kepala negara.
Pembubaran Lady Fast, Kapolri Diminta Serius Menata Aparatny
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari meminta Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti serius menata aparat kepolisian, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Pasalnya, di dua daerah tersebut kasus intoleransi tinggi.
Demi Islah, PPP Kalsel Tak Bahas Figur Caketum
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin meminta agar kader partai berlambang Ka'bah mengedepankan islah dari pada figur yang akan maju dalam Muktamar VIII yang rencananya akan dilaksanakan pada 8-11 April 2016.
Menteri ESDM Bantah Dijanjikan Uang oleh Dewie Yasin
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membantah mendapat janji pemberian uang dari anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo.
Kasus Sanusi, Gerindra Tak Akan Lindungi Kader Korup
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya tidak akan mentolelir jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang terbukti korupsi.