Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
RUU Pengampunan Pajak Picu Perdebatan Rapat Paripurna
Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat RI yang memutuskan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak mengundang perdebatan sejumlah anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
KPK Sarankan Pemda Banten Gunakan Sistem "e-Planning"
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pemerintah di Provinsi Banten menerapkan sistem e-planning. Pasalnya, data lembaga antirasuah tersebut menunjukkan intervensi pihak luar dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran di Banten masih kuat, sehingga menjadi kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Kemenkop Target UKM Mart Setara dengan NTUC di Singapura
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) berupaya memperkuat jaringan distribusi koperasi ritel di Indonesia melalui program pengembangan jaringan distribusi antara pusat distribusi koperasi dengan toko koperasi (UKM Mart).
Pimpinan DPR Telah Terima Dua Surat Pergantian Fahri Hamzah
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima dua surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera terkait usulan pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan dan anggota DPR.
KPK Periksa Kepala Bappeda DKI Terkait Suap Raperda Reklamas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati dalam penyidikan dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Presiden Ajak AL Kembangkan Budaya Maritim Nusantara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AU) untuk bekerja keras membangkitkan kembali budaya maritim nusantara. Pasalnya, poros maritim merupakan masa depan Indonesia.
OTT Jaksa Kejati Jabar, KPK Periksa Bupati Subang
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupari Kabupaten Subang, Ojang Sohandi. Pemeriksaan pria kelahiran 27 Juli 1978 ini terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Kasus OTT Jaksa, ICW Desak Presiden Evaluasi Jaksa Agung
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Jaksa Agung M Prasetyo. Pasalnya, institusi yang dipimpinnya masih belum steril dari praktik korupsi dan mafia peradilan.
Soal Teluk Benoa, Wagub Bali Janji Perhatikan "Sabha Pandita"
Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta mengatakan, keputusan "Pesamuhan Sabha Pandita" Parisada Hindu Dharma Indonesia yang salah satu keputusannya bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan rencana revitalisasi kawasan tersebut.
Tangkap Jaksa Jabar, KPK Amankan Sejumlah Uang Tunai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai saat melakukan penangkapan terhadap salah seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, berinisial "D".
Kejati Jabar & KPK Beda Keterangan Soal Penangkapan Jaksa
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan yang berbeda terkait penangkapan jaksa di sekitar Gedung Kejati Jabar, Kota Bandung, pada Senin (11/4/2016) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.
Menkumham Keluhkan Kondisi Lapas
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly keluhkan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, hampir semua lapas yang ada kelebihan kapasitas dan dalam kondisi memperihatinkan.
Usut Kasus Korupsi e-KTP, KPK Panggil Sekjen Kemendagri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A. Temenggung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP).
Penggusuran Kampung Luar Batang, Ahok: Itu Tanah Negara!
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan bahwa pemukiman di Pasar Ikan Luar Batang merupakan tanah negara. Warga yang terkena gusur akan dipindahkan ke sejumlah rumah susun yang telah disiapkan pemerintah DKI.
Damayanti Ibaratkan Dana Aspirasi DPR Seperti Ban Berjalan
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti mengaku bahwa jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti ban berjalan. Ia memastikan setiap anggota DPR pasti mendapatkannya.
Suap Raperda Reklamasi, KPK Panggil Pimpinan DPRD DKI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Menteri Jonan Tegaskan Uber Dilarang di Sebagian Besar Negar
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan pengoperasian Uber Taksi di sebagian besar negara dilarang karena dianggap tidak memenuhi persyaratan transportasi yang resmi.
Bebaskan Sandera, Legislator Nilai Opsi Militer Tak Efektif
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mahfudz Siddiq menilai opsi menggunakan kekuatan militer tidak memungkinkan diambil dalam rangka menyelamatkan sepuluh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera Kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah disarankan lebih baik mengambil jalur negosiasi.
Hary Tanoe Kembali Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Mobile8
Kejaksaan Agung kembali memeriksa mantan Komisaris PT Mobile8 Telecom, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau yang akrab disapa Hary Tanoe sebagai saksi dugaan korupsi kelebihan bayar pajak perusahaan telekomunikasi tersebut pada priode 2007-2008.
Taufik Bantah Terlibat Kasus Suap Raperda Reklamasi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhamad Taufik menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.