Abdul Aziz

Abdul Aziz

Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.

Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.

Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.

 

Indeks Tulisan

Jaksa Agung: Pemulangan Samadikun Ada Prosedurnya
Hukum
Selasa, 19 Apr 2016

Jaksa Agung: Pemulangan Samadikun Ada Prosedurnya

Jaksa Agung menegaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi saat ini masih berusaha untuk memulangkan buronan kasus BLBI, Samadikun Hartono, dari Cina.
Indonesia-Uni Eropa Komitmen Kerja Sama Penanggulangan Teror
Selasa, 19 Apr 2016

Indonesia-Uni Eropa Komitmen Kerja Sama Penanggulangan Teror

Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen mendorong kerja sama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, penanggulangan terorisme, dan pencegahan radikalisme. Indonesia dinilai sebagai teladan yang baik karena sangat menjunjung tinggi toleransi beragama.
Politisi Nasdem & Komnas HAM Beda Pendapat Soal Hukuman Mati
Hukum
Senin, 18 Apr 2016

Politisi Nasdem & Komnas HAM Beda Pendapat Soal Hukuman Mati

Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi menyatakan bahwa hukuman mati masih diperlukan untuk mengatasi akutnya permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, Komnas HAM menegaskan bahwa hak hidup seseorang tetap tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.
Jimly: Calon Independen Sebagai Katup Pengaman
Senin, 18 Apr 2016

Jimly: Calon Independen Sebagai Katup Pengaman

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan katup pengaman. Hal tersebut sebagai alternatif apabila kandidat dari partai dinilai tidak sesuai harapan.
DPR Targetkan Revisi UU Pilkada Disahkan 29 April
Politik
Senin, 18 Apr 2016

DPR Targetkan Revisi UU Pilkada Disahkan 29 April

Komisi II DPR RI meminta masukan sejumlah akademisi terkait revisi UU Pilkada. Input dari kalangan akademisi sangat penting sebagai kajian sebelum pengambilan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tertulis. DPR sendiri menargetkan pengesahan revisi UU ini pada Rapat Paripurna DPR RI, 29 April 2016.
Boy Sadikin & Djarot Dapat Perlakuan Khusus PDIP?
Politik
Senin, 18 Apr 2016

Boy Sadikin & Djarot Dapat Perlakuan Khusus PDIP?

PDIP telah menerima 23 pendaftar bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Namun, dari 23 nama tersebut tidak ada nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Boy Sadikin dan Wagub Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Apakah keduanya mendapat perlakuan khusus?
Pendukung Akom Minta Kepastian Jadwal Munaslub Golkar
Politik
Senin, 18 Apr 2016

Pendukung Akom Minta Kepastian Jadwal Munaslub Golkar

Pendukung calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) meminta panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) agar memastikan jadwal pelaksanaan Munaslub melalui mekanisme organisasi.
Kasus Siyono, Komnas HAM Komunikasi dengan Polri & BNPT
Hukum
Senin, 18 Apr 2016

Kasus Siyono, Komnas HAM Komunikasi dengan Polri & BNPT

Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyikapi kemungkinan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Siyono. Komnas HAM telah menemukan beberapa indikasi awal terkait kasus ini, termasuk penyiksaan dan pelanggaran hak hidup.
Fadli Zon: Pansus RUU Terorisme Harus Perhatikan Pencegahan
Hukum
Senin, 18 Apr 2016

Fadli Zon: Pansus RUU Terorisme Harus Perhatikan Pencegahan

Fadli Zon menegaskan bahwa penanganan kasus terorisme telah memiliki koridor-koridor hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat menghindari kesalahan prosedural. Penanganan terorisme, menurutnya, juga harus mempertimbangkan faktor pencegahan dan tidak hanya penindakan.
BNPT Diminta Fokus Tangkap Santoso
Hukum
Senin, 18 Apr 2016

BNPT Diminta Fokus Tangkap Santoso

Komisi III DPR menyarankan supaya Polri dan BNPT menggunakan momentum menyerahnya dua anggota kelompok Santoso untuk segera menangkap gerombolan ini. Komisi III DPR mendukung BNPT menjadi ujung tombak dari operasi penangkapan Santoso di belantara Poso.
Pembongkaran Jembatan Mataf Masjidil Haram Tak Ganggu Ibadah
Sosial budaya
Senin, 18 Apr 2016

Pembongkaran Jembatan Mataf Masjidil Haram Tak Ganggu Ibadah

Pembongkaran jembatan semi permanen pada tempat tawaf (mataf) yang melingkari Ka'bah tidak mengganggu pelaksanaan ibadah umrah. Pasalnya, hanya wilayah yang dilepas dan terdapat alat berat yang disterilkan dari lalu lalang jamaah.
Diperiksa KPK, Wakil Ketua DPRD DKI Irit Bicara
Hukum
Senin, 18 Apr 2016

Diperiksa KPK, Wakil Ketua DPRD DKI Irit Bicara

Politikus Partai Gerindra yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta M.Taufik menolak berbicara kepada wartawan seusai diperiksa oleh KPK terkait kasus raperda tata ruang Pantai Utara Jakarta. Ia menolak bicara tentang pertemuan antara DPRD DKI Jakarta dan bos PT Agung Sedayu Group, Aguan.
Cegah Politik Uang, Peserta Pilkada Perlu Jaminkan Dana
Politik
Senin, 18 Apr 2016

Cegah Politik Uang, Peserta Pilkada Perlu Jaminkan Dana

Pengamat dari Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Novianto Eko Wibowo menilai perlu penyerahan jaminan dana ke KPU untuk mencegah maraknya praktik politik uang.
Rio Finis Posisi 21 di Cina GP
Minggu, 17 Apr 2016

Rio Finis Posisi 21 di Cina GP

Pebalap Formula 1 (F1) Indonesia Rio Haryanto menempati posisi ke-21 China Grand Prix 2016 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Shangai.
KKP Tangkap Kapal Ikan Filipina di Kawasan ZEE
Minggu, 17 Apr 2016

KKP Tangkap Kapal Ikan Filipina di Kawasan ZEE

Kapal ikan asing asal Filipina yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan yang sah di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (12/4/2016) lalu.
Presiden Minta Jajaki Patroli Bersama Malaysia-Filipina
Politik
Minggu, 17 Apr 2016

Presiden Minta Jajaki Patroli Bersama Malaysia-Filipina

Presiden Joko Widodo meminta menjajaki kerja sama patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di daerah rute perdagangan ketiga negara. Penjajakan kerja sama ini merupakan bentuk upaya pembebasan terhadap empat warga Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Wapres Berharap Semua Buron Kasus BLBI Tertangkap
Hukum
Minggu, 17 Apr 2016

Wapres Berharap Semua Buron Kasus BLBI Tertangkap

Wapres Jusuf Kalla berharap semua buron yang tekait dengan kasus penyalahgunaan dana talangan atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa tertangkap. Hal tersebut disampaikan Wapres menyusul tertangkapnya buronan korupsi BLBI Samadikun Hartono, di Cina, Jumat (15/4/2016) lalu.
Presiden Akan Perkuat Kerja Sama Uni Eropa
Politik
Minggu, 17 Apr 2016

Presiden Akan Perkuat Kerja Sama Uni Eropa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Eropa untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda. Agenda kunjungan kenegaraan tersebut adalah untuk memperkuat kerja sama dengan UE terutama di bidang ekonomi dan juga bersama-sama perkuat toleransi dan membangun perdamaian dunia.
Kejagung Serahkan Fahri Nurmallo ke KPK
Selasa, 12 Apr 2016

Kejagung Serahkan Fahri Nurmallo ke KPK

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyerahkan Jaksa Fahri Nurmallo (FN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan terhadap Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Devyanti Rochaeni (DVR). Pihaknya mengaku sudah memeriksa Fahri.
KPK Tegaskan OTT Jaksa Kejati Jabar Sesuai Prosedur
Selasa, 12 Apr 2016

KPK Tegaskan OTT Jaksa Kejati Jabar Sesuai Prosedur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) sudah sesuai dengan prosedur. Tim lembaga antirasuah yang pergi menunjukkan surat perintah tugas dan melaksanakan ketentuan KUHAP dan SOP (Standard Operating Procedure).