Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan
KSAD: Letkol Teddy Tak Harus Mundur dari TNI meski Jabat Seskab
KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengungkapkan Seskab, Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya, tidak perlu mundur dari kesatuan TNI.
Ahmad Dhani akan Diperiksa MKD DPR Buntut Ide Naturaliasi
Ahmad Dhani, akan diperiksa MKD DPR RI, akibat pernyataannya yang dianggap seskis terkait ide pemain naturalisasi dijodohkan dengan perempuan Indonesia.
Golkar: RK Kader Baru, Komunikasi dengan Partai Belum Intensif
Adies Kadir memastikan Partai Golkar tak memiliki kaitan dengan dugaan korupsi BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil.
DPR: Presiden Bisa Perpanjang Masa Jabatan Jenderal Bintang 4
TB Hasanuddin mengatakan, isi revisi UU TNI terbaru memberi batasan Presiden bisa memperpanjang setahun sekali dengan maksimal 2 kali perpanjangan.
DPR Bantah Terima Amplop Cokelat saat Rapat dengan Pertamina
DPR membantah adanya pemberian amplop kepada anggota Komisi VI, saat rapat kerja dengan direksi PT Pertamina, Selasa (11/3/2025).
DPR: Warga Bisa Gugat Class Action soal Isi Minyakita Disunat
DPR mendorong masyarakat melayangkan gugatan class action ke pengadilan terhadap perusahaan yang mengurangi takaran isi Minyakita.
Pemerintah Cari Investor yang Mau Sewa Mesin Milik Sritex
Kemnaker masih mendata eks karyawan pabrik PT Sritex untuk dikaryakan kembali.
Kemnaker Buka Pelatihan untuk CASN yang Ditunda Pelantikannya
Menaker, Yassierli, berjanji melihat data jumlah CASN dan PPPK yang sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya untuk mendapatkan bantuan.
Menhan Sjafrie Sebut Ada 15 K/L yang Bisa Diduduki Prajurit TNI
Sjafrie mengatakan, pemerintah mengusulkan untuk menambah 5 kementerian dari 10 kementerian yang sudah bisa diduduki prajurit TNI sesuai Pasal 47 UU TNI.
Sritex Didesak Bayar THR Karyawannya Tanpa Tunggu Lelang Aset
DPR mendesak Sritex agar membayarkan uang THR kepada seluruh karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Puan soal Pengganti Sekjen PDIP Hasto: Hak Prerogatif Megawati
Puan Maharani, mengungkap hingga kini Megawati Soekarnoputri, belum menentapkan sekretaris jenderal (Sekjen) ataupun pelaksana Sekjen, pengganti Hasto.
Puan Sebut Indonesia Tak Bisa Tiru ala Vietnam soal Efisiensi
Puan Maharani, mengatakan Indonesia tidak bisa meniru Vietnam dengan memangkas lembaga dan kementerian demi menghemat anggaran negara.
DPR Duga Ada Permainan Stok dan Harga Minyakita di Pasaran
Rieke menemukan kenaikan harga Minyakita di agen dan pedagang sampai Rp 2 ribu per liter sehingga diduga ada permainan.
Pepabri Nilai Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Diskresi Prabowo
Prabowo dinilai memiliki kewenangan penuh melantik atau menaikkan pangkat prajurit TNI, karena statusnya panglima tertinggi dalam kesatuan TNI dan Polri.
Agum soal Revisi Umur Pensiun TNI: Usia 55-58 Masih Lucu-lucunya
Agum Gumelar mendukung rencana pemerintah untuk merevisi usia pensiun TNI menjadi untuk bintara dan tamtama 58 tahun sementara perwira 60 tahun.
Bagja: Ketua Bawaslu KBB akan Diajukan untuk Disidang DKPP
Bagja mengaku akan langsung menunjuk pelaksana tugas apabila Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah, ditahan kepolisian.
Kemendagri Klaim Punya Anggaran untuk Lunasi Biaya Retret
Wamendagri, Bima Arya, mengatakan, Kemendagri berkonsultasi dengan LKPP agar pelunasan pembayaran retret sesuai aturan yang berlaku.
Mendagri Ungkap PSU Pilkada 2024 Butuh Anggaran Rp719 Miliar
Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan anggaran PSU Pilkada 2024 berasal dari hasil efisiensi APBD.
KPU Tiadakan Kampanye Akbar dalam PSU Pilkada 2024
KPU melarang melakukan kampanye akbar dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 demi efisiensi anggaran.
KPU Sebut 2 Daerah Kekurangan Anggaran Gelar PSU Pilkada 2024
Kabupaten Pasaman masih membutuhkan anggaran Rp12,1 miliar untuk menggelar PSU Pilkada 2024, sementara di Boven Digoel kekurangan Rp30,1 miliar.