tirto.id - Pakar teknologi informasi dan medsos Nukman Luthfie mengatakan, warganet disebut tak bisa lagi mengesampingkan identitas mengenai lokasi kerja mereka di dunia maya. Apapun pendapat yang diutarakan seseorang di media sosial (medsos) pasti akan dihubung-hubungkan dengan perusahaan tempatnya bekerja.
Menurut Nukman, sudah menjadi hal lumrah ketika netizen mencari tahu latar belakang pekerjaan seseorang karena perilaku individu terkait di medsos.
"Makanya beberapa perusahaan sudah membuat peraturan mengenai sosmed, yang boleh dan tidak boleh misalnya apa saja. Misalnya hal umum itu SARA, pornografi, itu tidak boleh," ujar Nukman kepada Tirto, Kamis (28/12/2017).
Pandangan tersebut diberikan Nukman menanggapi pertanyaan seputar munculnya hashtag #BoikotTopSkor di media sosial Twitter beberapa hari lalu. Tanda pagar itu sempat ramai diperbincangkan setelah seorang wartawan media olahraga Top Skor, Zulfikar Akbar, menyampaikan pandangan mengenai penolakan Ustaz Abdul Somad di Hong Kong.
"Ada pemuka agama rusuh ditolak di Hong Kong, alih-alih berkaca justru menyalahkan negara orang. Jika Anda bertamu dan pemilik rumah menolak, itu hak yang punya rumah. Tidak perlu teriak di mana-mana bahwa Anda ditolak. Sepanjang Anda diyakini mmg baik, penolakan itu takkan terjadi," kata Zulfikar.
Warganet akhirnya tahu bahwa Zulfikar merupakan jurnalis di TopSkor. Reaksi warganet mendapat tanggapan dari manajemen TopSkor.
Pemimpin Redaksi TopSkor Yusuf Kurniawan dalam cuitannya di akun @Yusufk09, 26 Desember 2017 pukul 9.55, berkata perbuatan Zulfikar tak ada hubungannya dengan media tempatnya bekerja. Ia juga berkata, pihak redaksi TopSkor langsung memanggil Zulfikar untuk mempertanggungjawabkan cuitannya di media sosial.
Selang beberapa jam setelah cuitan tersebut, TopSkor memutus hubungan kerja dengan Zulfikar. Informasi itu disampaikan melalui akun Twitter Yusuf dan TopSkor.
"Saya tidak tahu ada peraturan soal sosmed atau tidak di media, tapi yang jelas postingannya kan ngefek. Buktinya ada gerakan hashtag itu," kata Nukman.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Dewan Pers Nezar Patria berkata seharusnya ada pemisahan jelas antara akun medsos seseorang yang berafiliasi dengan perusahaan media atau tidak. Menurutnya, wartawan harus memastikan akun medsosnya bebas dari afiliasi ke media untuk menghindari terjadinya kerancuan di masyarakat.
"Kecuali itu akun pribadi si wartawan, dengan disclaimer yang jelas, maka dia bebas mengungkapkan sikapnya sebagai pandangan pribadi. Kamu bebas bicara apa saja, apalagi kalau di bagian 'bio' sudah dinyatakan bahwa lewat akun ini segalanya adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili lembaga tempatmu bekerja," kata Nezar kepada Tirto.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Dipna Videlia Putsanra
