Menuju konten utama

Apa itu Total Kontrol yang Disampaikan Komjen Dharma Pongrekun?

Komjen Dharma Pongrekun sebut elit global merencanakan total kontrol terhadap masayarakat dunia.

Apa itu Total Kontrol yang Disampaikan Komjen Dharma Pongrekun?
Wakil Kepala BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun (Tengah) usai pelantikannya di Kantor BSSN, Jakarta, Rabu (17/07/2019). ANTARA/Kuntum Khaira Riswan

tirto.id - Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Dharma Pongrekun menyebut bahwa elite global saat ini tengah melakukan rencana total kontrol kepada masyarakat dunia. Lalu, apa itu total kontrol yang dia maksud?

Dhrama Pongrekun menyampaikan pendapatnya mengenai dalang di balik pandemi Covid-19 melalui podcast kanal YouTube dr. Richard Lee, yang diunggah pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Menurut Dharma, pandemi Covid-19 yang menghebohkan dunia dan mempengaruhi cara hidup masyarakat dunia beberapa tahun lalu sudah direncanakan sejak tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation.

Pandemi itu kata dia sudah disimulasikan pada tahun 2012, lalu disebarkan pada tahun 2020 di Indonesia dan tahun 2019 di luar negeri. Dharma mengatakan tujuan dari penyebaran wabah Covid-19 adalah untuk mempercepat program digitalisasi.

Dharma menyinggung, akibat dari Covid-19, setiap orang di dunia harus memiliki data digital yang menyatakan bahwa seseorang sudah mendapatkan vaksin sebagai syarat untuk berpergian. Data itulah kata dia, yang nantinya digunakan oleh elit global untuk melakukan total kontrol terhadap masyarakat dunia.

“Total kontrol, kita buktikan. Ketika semua aplikasi sudah ada di dalam handphone, saya matikan internetnya. You yang kaya bagaimana menangis, dan akhirnya saya siap untuk menjadi budak Anda, yang penting tolong kasih saya makan,” tuturnya.

Apa Itu Total Kontrol yang Dimaksud Komjen Dharma?

Total kontrol yang dimaksud oleh Dharma erat kaitannya dengan konsep teori hegemoni yang digagas oleh filsuf Italia, Antonio Gramsci.

Holub, R dalam buku berjudul Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism (1992) memaparkan bahwa teori hegemoni setidaknya menjelaskan dua hal penting.

Pertama, bagaimana aparatus negara atau masyarakat politik dapat menggiring dengan kuat berbagai lapisan masyarakat untuk menerima status quo, melalui institusi hukum, polisi, tentara, dan penjara.

Kedua, bagaimana dan di mana masyarakat politik, juga masyarakat sipil, dengan segala institusi yang dimilikinya, mulai dari institusi pendidikan, agama, dan keluarga hingga produksi makna dan nilai produk, mengarahkan dan mengukuhkan bentuk-bentuk kesepakatan 'spontan' berbagai lapisan masyarakat dengan status quo.

Gramsci dalam teorinya menggagas, dalam kehidupan sosial masyarakat selalu terjadi dominasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Dominasi atau kontrol itu berjalan langgeng karena didukung oleh norma-norma atau ide-ide yang melegitimasi.

Akibatnya, kelompok yang terdominasi itu tidak menyadari diri mereka sedang didominasi oleh kelompok lain karena semua berjalan normal “seperti” seharusnya. Gramsci melihat masyarakat yang terdominasi sedang menjalani kehidupan dengan kesadaran semu.

Selain itu, total kontrol yang dikatakan Dharma juga dapat dikaitkan dengan teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969.

Merujuk artikel berjudul Social Control Theory of Crime yang telah ditinjau oleh psikolog, Saul Mcleod, PhD pada laman SimplyPsychology, teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang terikat oleh masyarakat.

Sejauh mana seseorang merasakan ikatan atau komitmen terhadap masyarakat menentukan penyimpangan mereka dari norma-norma masyarakat konvensional.

Teori ini biasanya digunakan dalam kriminologi dan bertujuan untuk mengeksplorasi mengapa seseorang memilih untuk tidak terlibat (atau terlibat) dalam aktivitas kriminal.

Biasanya, seorang individu dalam masyarakat akan terlibat dalam banyak jaringan sosial mulai dari masa kanak-kanak, seperti sekolah, pekerjaan, dan keluarga.

Sejak awal kehidupan, seorang individu terikat dengan masyarakat, sehingga perilakunya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam masyarakat.

Di sisi lain, institusi sosial makro seperti agama, hukum, dan sistem pendidikan bekerja sama untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Baca juga artikel terkait DHARMA PONGREKUN atau tulisan lainnya dari Balqis Fallahnda

tirto.id - Politik
Kontributor: Balqis Fallahnda
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra