tirto.id - Presiden Joko Widodo meninjau program food estate di Palangka Raya, Kalimantan Tengah saat mahassiwa dan buruh menggelar demo terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Jokowi tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada Kamis (8/10/2020) pagi. Dalam agenda hari ini, Jokowi dijadwalkan akan melakukan penanaman perdana terkait program food estate tersebut.
Selain itu, Jokowi juga akan menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Program Food Estate
Dikutip dari Indonesia.go.id, Food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Ini adalah program prioritas kedua setelah pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang.
Presiden Jokowi menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan program food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.
Lokasi lumbung pangan baru ini direncanakan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain itu, lumbung padi lainnya berada di Sumatera Utara.
Pengembangan food estate untuk menjadi lumbung pangan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan. Targetnya pada 2022 lahan seluas 165.000 hektare sudah bisa dioptimalkan produksinya.
Sebagai tahap awal akan mulai dikerjakan food estate untuk tanaman padi seluas 32.000 hektare pada Oktober 2020 yang terdiri dari 30.000 hektare di kawasan dengan kondisi sawah dan irigasi baik, serta 2.000 hektare di Kecamatan Dadahup.
Sisanya 133.000 hektare akan dilanjutkan nanti 2021, sehingga akhir tahun 2021 kawasan estate padi seluas 165.000 selesai dikerjakan fisik dan mulai ditanami penuh pada 2021.
Dari lahan 165.000 hektare, terdapat 79.500 hektare yang berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.
Sementara untuk food estate tanaman singkong pada tahun 2020 dari total rencana area pengembangan 60.000 hektare, akan mulai dikerjakan seluas 30.000 hektare pada 2020-2021 di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas.
Sisanya seluas 30.000 hektare sebagian besar berada di Kabupaten Murung Raya dan akan mulai dilaksanakan tahun 2021.
“Sekarang anggarannya sudah tersedia, Kementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land gradding, untuk siapkan lahan tanaman singkong. Ini lebih mudah dari padi yang lebih sensitif, kalau padi harus benar-benar flat untuk bisa irigasi dengan baik,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Selasa (1/9/2020).
Pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.
Sementara itu, Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari satu hektare lahan tersebut akan meningkatkan produktivitas padi sebesar dua ton.
Tinjau Food Estate Saat Demo Mahasiswa Buruh
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membantah bahwa kunjungan Jokowi ke Kalteng untuk menghindari demo buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di depan Istana Kepresidenan Jakarta.
"Agenda presiden untuk Food Estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi," tegas Bey.
Bey berdalih Jokowi ingin meninjau langsung progres Food Estate di Kalteng tersebut.
"Presiden memang concern kepada ketahanan pangan nasional, karena seperti peringatan FAO ada risiko kelangkaan pangan akibat pandemi [COVID-19]," kata dia.
Hari ini massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan berdemonstrasi di depan Istana Negara. Salah satu kelompok massa yang akan ke sana ialah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Selain menolak Omnibus Law, mereka mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Editor: Agung DH
